BANDUNG –Penilaian akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai sejumlah kalangan tidak profesional dan transparan. Padahal, BANS/M Jabar selama ini mendapat bantuan anggaran dari pemerintah sebesar Rp 30 miliar per tahun.
Menurut sumber internal BAN S/M mengungkapkan, selama ini untuk melakukan akreditasi sekolah di Jabar selalu menjadi ajang tawar menawar. Hal ini dilakukan agar sekolah tersebut mendapat peringkat terbaik.
Penilaian akreditasi ini, dilakukan setiap lima tahun sekali. Kemudian, setiap sekolah wajib melakukan akreditasi bila sudah jatuh tempo. Kalau tidak akan berimbas pada turunnya peringkat (grade) sekolah itu.
’’Ini terungkap dari pengakuan beberapa kepala sekolah yang telah memberikan sejumlah uang ke pihak BAN S/M Jabar,’’kata sumber tersebut ketika ditemui Jabar Ekspres seraya mewanti-wati namanya untuk tidak disebutkan.
Selain itu, banyak keluhan-keluhan dari tim verifikator BAN Jabar sendiri. Sebab, selama melakukan verikasi akriditasi ke sekolah biaya operasional tidak diberikan kepada tim. Bahkan, anggota tim banyak menggunakan uang pribadi.
Dalam memberikan penilaian terhadap kondisi sekolah, banyak ditemukan tidak berdasarkan fakta. Sebab, pada kenyataannya banyak sekolah di Jabar yang memiliki Sarana dan Pra Sarana (Sapras) kurang memadai tetapi dinilai baik oleh BAN S/M. Atas kondisi itu, sudah seharusnya BAN S/M pusat mengetahuinya.
Untuk diketahui, BAN S/M Jabar sendiri saat ini diketua oleh Prof. Udin Syaefudin Saud, Ph.D untuk periode 2017–2022.
BAN S/M Jabar dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/Kep.265-Yanbangsos/2017 tentang Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dengan anggota erpilih sebanyak 15 orang dengan masa kerja lima tahun. (yan)
