JAKARTA– Publik sudah menduga tren hoaks selama Pemilu Serentak 2019 mengalami peningkatan tajam. Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak bulan Agustus 2018 hingga 25 April 2019 sebanyak 1.645 konten hoaks teridentifikasi. Jumlah itu dihitung sejak tahapan Pemilu 2019 berlangsung.
“Hoaks yang kami identifikasi, kami klasifikasi dan validasi menangkal 1.645 hoaks dari bulan Agustus tahun lalu,”kata Menkominfo Rudiantara.
Rudiantara mengatakan, selama periode tersebut, tren hoaks meningkat setiap bulan. Ia mencontohkan pada bulan Agustus 2018, Kominfo mengidentifikasi 25 hoaks, sementara di bulan Desember meningkat tiga kali lipat menjadi 75 hoaks.
“Kemudian bulan Januari 2019 naik 175, Febuari 353, serta bulan Maret ditemukan 453, dan per tanggal 25 April 2019, ditemukan hoaks sebanyak 421,” bebernya.
Sepanjang masa kampanye Capres-Cawapres sejak Agustus 2018, Kementerian Kominfo telah mengais konten hoaks yang ditujukan kepada Calon Presiden (Capres) Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.
Diterangkanya, hoaks tentang kedua Capres, terhitung sejak masa kampanye awal di bulan Agustus 2018 sampai April 2019 ditemukan berjumlah 341.
“Terakhir bulan April meningkat, padahal udah lewat capresnya itu (hari pencoblosan), tapi hoaks masih saja terjadi lebih kepada capresnya,” kata Menteri Rudiantara.
Motif hoaks yang dilakukan kepada kedua capres berbeda-beda. Bahkan, momentumnya lebih dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan. Sementara hoaks yang ditujukan kepada cawapres KH. Maruf Amin maupun Sandiaga Uno, nyaris nihil.
“Ya pokoknya dibikin hoaks lah, dibikin seolah-olah jelek bahwa tidak layak dipilih lah kurang lebih kayak begitu,” ujarnya
Jelang waktu penghitungan suara dan pengumuman secara resmi dari KPU, pada tanggal 22 Mei nanti, Menteri Rudiantara berharap masyarakat tidak lagi menyebarkan hoaks.
“Saya berharap sebetulnya setelah Pilpres, jumlah hoaks menurun, tapi perkiraan saya justru bulan April ini lebih tinggi. Udahlah bulan April ini terakhir kita perang hoaks, kepada semua, siapapun. Karena gak bagus, “ucap Menteri Rudiantara.
Di sisi lain, hoaks tidak sekadar menjadi ajang pemuas politik belaka, melainkan bisa menjadi lumbung pundi-pundi rupiah.
Kepala Urusan Administrasi Bidang Diseminasi Informasi Digital Biro Multimedia Divisi Humas Polri, AKP Ganawati Candra Dini, mengatakan, dari hoaks saja, para creator mampu meraup uang hingga Rp 700 juta. Jumlah itu bisa berasal dari monetasi dari sejumlah provider atau aplikasi pemberitaan dan media social yang banyak beredar.
