BANDUNG – Sejumlah vendor sub kontraktor proyek Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) menuntut pihak PT WIKA untuk segera membayar hasil pekerjaan selama pengerjaan proyek tol sepanjang 11,5 Kilometer tersebut.
Direktur PT CBS, Eri Rusman mengatakan, kekecewaan atas tuntutan dan pembayaran terjadi pada 13 vendor yang dikoordinir PT Citra Bangun Selaras (CBS). Bahkan, rencanannya PT CBS bersama perusahaan lainnya akan melakukan aksi demo dengan menutup pintu keluar tol Soroja selama 9 Jam pada Kamis 12/7.
’’PT. WIKA hingga kini belum membayar pekerjaan lebih Rp 19 miliar, berupa pekerjaan pengurugan serta pembelian tanah untuk pengurugan serta pekerjaan lainnya,’’jelas Eri ketika ditemui belum lama ini.
Menurutnya, akibat belum dibayarkan hutang kepada para vendor, banyak perusahaan kolep dan terancam gulung tikar. Bahkan, ada juga yang menjual aset untuk membayar tagihan ke bank dan upah pekerja yang masih terhutang.
Tidak hanya itu, para pekerjanya juga banyak yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, karena gaji mereka belum dibayar akibat vendor alami kesulitan dana.
“Artinya adanya pembangunan jalan Tol Soroja yang megah,. menghasilkan kerugian pengusaha lokal dan kontraktor WIKA tidak mempedulikan. hal ini. Akibatnya terpaksa pada Kamis lusa kami akan menutup akses pintu Tol Soroja,” tegas Eri.
Salahsatu pengusaha Sub Kontraktor Tol Soroja, Eddie Soesetya mengatakan, pihaknya belum menerima sepeserpun pembayaran hasil pekerjaan oleh PT WIKA. Sehingga, ini sama saja menghancurkan para pengusaha di Kabupaten Bandung.
Eddie menilai, sebetulnya para pengusaha kontraktor lokal yang terlibat dalam pengerjaan tol Soroja merasa bangga bisa ikut andil dalam pembangunan tol ini. Namun, ketika hasil kerja keras belum dibayar oleh PT WIKA berarti bencana buat pengusaha yang menerima pekerjaan.
Selain itu, dia berharap agar pemerintah mengambil peran dengan masalah yang dihadapi para pengusaha. Sebab, uangb pekerjaan yang belum dibayar oleh PT Wika sudah menyakut perut banyak orang.
’’ Kami minta pemerintah turun tangan untuk mengatasi ini mengingat PT WIKA merupakan BUMN milik pemerintah,” tutup Eddie. (opn/yan)