Waspada Kada Kena OTT Lagi

18 Gubernur, 75 Bupati Terjerat Korupsi

185

 

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan menyebutkan sebanyak 18 Gubernur dan 75 Bupati/Walikota terjerat dalam kasus korupsi. KPK sangat berharap pada seluruh Paslon Pilkada Jabar jangan sampai masuk grup tersebut.

”Untuk itu, pembekalan dan kewajiban laporan LHKPN bagi para Paslon yang sekarang dilaksanakan ini. Agar Pilkada di Jabar betul-betul berintegritas, termasuk dengan penyelenggara Pemilunya harus transparan dan bisa mengawasi politik uang,” ujar Basaria saat memberikan materi Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung kemarin (17/4).

Meski demikian Basaria juga tak menampik jika cost politik menjadi bupati, walikota memang besar dan untuk gubernur lebih besar lagi. Rata-rata kata dia, cost politik untuk jadi bupati/walikota berkisar Rp20-30 miliar, tetapi rata rata kekayaan paslon justru hanya dikisaran angka Rp 7 miliar atau sampai Rp 9 miliar. Hal tersebut (kesenjangan) biasanya yang dimanfaatkan oleh oknum dengan memungut 10-30 persen dari nilai proyek atau politik ijon dari SKPD-nya.

“Dan KPK tentu akan mengawal peserta Pilkada ini dan penyelenggara Pemilu agar tidak terjadi conflict of interest,” tegasnya.

KPK mengingatkan seluruh Paslon terutama yang ada di Jawa Barat tidak terlibat kasus korupsi atau terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan, Red.) selanjutnya.

Untuk itu Paslon diharapkan memahami betul wilayah-wilayah rawan korupsi dan bisa jujur serta berintegritas, salah satunya dengan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara jujur dan menghindari bermain-main di wilayah rawan korupsi.

”Pembekalan dan melaporkan LHKPN ini bukan menjadi jaminan paslon dari korupsi, tetapi paling tidak laporan LHKPN ini sebagai salah satu upaya pencegahan. Karena kita lebih mengutamakan pencegahan daripada harus melakukan tindakan OTT, tapi kegiatan ini tidak menjadi jaminan mereka bebas korupsi,” sambungnya.

Lebih lanjut Basaria menjelaskan, mengenai paparan LHKPN dari pasangan calon ada yang jumlahnya paling besar dan terkecil hal tersebut nantinya akan diverifikasi oleh KPK setelah pasangan calon ditetapkan atau menang, dan akan memeriksa kebenaran dari laporan tersebut. Apabila ditemukan kejanggalan atau dugaan ada harta hasil pencucian uang atau tindakan korupsi, maka KPK tidak segan akan menindaklanjuti atau selama proses kampanye ini pun tidak menutup peluang akan ada penangkapan kembali.

”Penangkapan lagi atau potensi adanya tersangka dari paslon Pilkada Jabar ini tentu tidak bisa diinformasikan, yang jelas Kita minta kejujuran atas laporan LHKPN ini secara terbuka, itu yang menjadi utamanya,” jelasnya.

Ditempat sama Kementerian Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan dilaksanakannya fakta integritas ini harus dilaksanakan denga sungguh-sungguh. Sehingga, dengan pembekalan ini jangan sampai besok ada yang kena OTT lagi oleh KPK, karena fakta integritas ini dilaksanakan di seluruh wilayah yang melaksanakan Pilkada.

”Hal ini guna mengawal proses Pilkada yang sedang berjalan. Sehingga dengan fakta integritas diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang baik sesuai harapan masyarakatnya masing-masing,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh pasangan calon untuk tidak mencoba bermain-main di wilayah yang rawan korupsi antara lain perencanaan anggaran, APBD, dan perijinan. Dimana sekarang tercatat 89 kepala daerah yang bermasalah hukum karena terlibat pada persoalan tersebut.

”Selain itu, 357 anggota DPRD dan SKPD pun berurusan degan perencanaan anggaran yang akhirnya kena OTT,” katanya.

Untuk menghindari tindak korupsi, bukan saja atas kesadaran dari Paslon tetapi dari peran aktif masyarakat salah satunya media yang harus sama-sama mengawasi, begitu juga dengan kejaksaan kepolisian harus bisa mencegah tindak korupsi.

”Apapun gerak-gerik pasangan calon sampai langkah sekalipun akan diikuti (diawasi) media, kejaksaan, kepolisian, Bawaslu dan instansi terkait. Untuk itu, jangan coba-coba melakukan tindakan korupsi,” katanya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, kegiatan pembekalan dihadiri oleh 116 calon terdiri dari, 4 pasangan calon gubernur, dan 52 pasangan calon bupati/walikota se Jawa Barat. Yayat berharap kegiatan itu dapat menyempurnakan salah satu syarat pencalonan yang belum tuntas, dalam hal ini LHKPN.

”Mudah-mudahan bisa segera disampaikan ke KPUD Jabar, minimal H-30 sebelum pencoblosan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, kegiatan ini merupakan deklarasi anti korupsi dengan pihak KPK terhadap para pasangan calon, dengan kegiatan ini diharapkan akan melahirkan pemimpin yang berintegritas yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan jauh dari korupsi.

”Mudah-mudahan ke depanya tidak ada lagi pejabat negara di Jabar yang kena OTT KPK, dan khususnya semoga Pilkada di Jabar akan aman seperti Pilkada sbeelumnya,” katanya. (mg2/ign)

 MEREKA TERSANDUNG

SYAMSUL ARIFIN. Mantan Gubernur Sumatera Utara ini terjerat kasus korupsi APBD Kabupaten senilai Rp 98,7 miliar saat masih menjabat sebagai Bupati Langkat. Mahkamah Agung (MA) dalam persidangan akhirnya menghukum Syamsul 6 tahun penjara.

AWANG FAROEK ISHAK. Awang Faroek merupakan Gubernur Kalimantan Timur yang terlibat korupsi saham PT Kutai Timur Energy senilai Rp 576 miliar. Dalam perjalanan proses hukum kasusnya, Kejagung justru mengeluarkan SP-3.

AGUSRIN NAJAMUDDIN. Gubernur Bengkulu ini tersangkut korupsi APBD senilai Rp 27 miliar. MA telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Agusrin.

THAIB ARMAIYN. Thaib merupakan Gubernur Maluku Utara yang terbelit kasus korupsi APBD senilai Rp 6,7 miliar.

RUSLI ZAINAL. Gubernur Riau ini tersangkut 3 kasus korupsi yang mana salah satu kasusnya adalah suap perda PON Riau. Adapun total kerugian negara akibat ulah Rusli Zainal ini mencapai Rp 265 miliar. Kasusnya sendiri sampai kini masih dalam proses persidangan.

ISMETH ABDULLAH. Gubernur Kepulauan Riau, TPK dalam pengadaan Mobil Pemadam kebakaran Merek Morita Tahun Anggaran 2004 dan 2005 di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

RATU ATUT CHOSIYAH. Gubernur Banten,  Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

ANNAS MAAMUN. Gubernur Riau. Pidana korupsi terkait alih fungsi lahan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

SHALEH DJASIT, korupsi pengadaan mobil Damkar.

SYAHRIAL USMAN, Mantan Gubernur Sumatera Selatan, TPK perbuatan turut serta terhadap pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan.

SJAHRIEL DARHAM, Gubernur Kalimantan Selatan. Penyelewengan dana anggaran belanja rutin kepala daerah Kalsel.

ABDULLAH PUTEH, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam. Pengadaan Helikopter MI-2

SUWARNA ABDUL FATAH, Gubernur Kalimantan Timur, pembangunan lahan kelapa sawit dan izin pemanfaat kayu.

GATOT PUDJO NUGROHO, Gubernur Sumatera Utara, TPK bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada majelis hakim dan panitera PTUN Medan, Sumatera Utara dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara sesuai UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan atas penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN.

RIDWAN MUKTI. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka, Kamis (22/6/2017).

DANY SETYAWAN. Mantan Gubernur Jawa Barat, TPK pengadaan mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003

BARNABAS SUEBU, Gubernur Papua. Dugaan TPK sehubungan dengan Kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Propinsi Papua.



TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.