Wabup Ingatkan ASN Soal Netralitas

NGAMPRAH– Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kur­niawan menekankan agar seluruh Aparatur Sipil Ne­gara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat ber­sikap netral. Artinya tidak terlibat dengan praktek poli­tis yang bisa merugikan diri­nya sendiri.

“Saya hanya mengingatkan agar seluruh ASN, harus netral. Tidak boleh berpihak pada salah satu partai atau calon di pemilu nanti. ASN diminta tetap fokus saja da­lam melayani masyarakat,” ujar Hengki di Ngamprah, kemarin.

Hengki mengatakan hal itu, bukan tanpa dasar. Selama ini, dia sering mendapat la­poran dari masyarakat bahwa sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), teru­tama camat kerap menggiring opini supaya masyarakat men­jatuhkan pilihan pada parpol tertentu.

Padahal posisi ASN, sudah jelas tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan, bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepenting­an siapapun.

“Itu Undang-undang yang mengaturnya, kok. Bukan atas sentimen pribadi saya,” tuturnya.

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembi­naan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, jika larangan tersebut memang begitu tegasnya. PNS lanjut Hengki, dilarang mela­kukan perbuatan yang menga­rah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat da­lam politik praktis atau bera­filiasi dengan parpol. “Saya hanya minta, ASN haru ber­hati-hati. Karena masyarakat sekarang sudah melek politik. Nah kalau masyarakat mela­porkan ketidaknetralan ASN, yang rugi siapa? Bukan saya kok. Perlu diingat, sanksi bagi ASN terlibat dalam po­litik praktis itu bisa berupa pidana. Jangan sampai itu terjadi di Bandung Barat,” terangnya.

Hengki justru mengajak agar ASN fokus saja terhadap pe­kerjaannya. Jangan terpenga­ruh oleh bujukan untuk be­rafiliasi dengan parpol. Men­urutnya, masih banyak gara­pan ASN dalam mewujudkan program pembangunan masyarakat. “Lebih baik, kem­bali pada tugas dan fungsi masing-masing saja daripada ikut-ikutan menggiring opini masyarakat,” tegasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan