BANDUNG – Kekalahan dalam kontestasi proses demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat jadi pelajaran tersendiri bagi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dirinya yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) mendampingi Deddy Mizwar mendapat pelajaran agar jangan mudah terbuai dengan hasil survei.
Dedi menyatakan, dalam menghadapi proses demokrasi ke depan harus lebih berhati-hati. Dirinya merasa jangan lagi terbuai dengan tingginya elektabilitas yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei. Alasannya, elektabilitas yang tinggi belum tentu menjamin mampu keluar sebagai pemenang jika tidak diimbangi dengan strategi yang baik.
”Jangan terlalu terbuai dengan hasil elektabilitas tinggi dari survei, kita belajar dari Pilgub Jawa Barat,” kata Dedi.
Selain itu, Dedi juga mengaku mendapat pelajaran lain dari hasil kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018. Dirinya menilai, untuk menang dalam kontestasi proses demokrasi tidak hanya membutuhkan citra yang positif. Sebab, berjuang dalam dunia politik juga harus memperhitungkan faktor infanteri.
”Analisis saya dari Pilgub Jabar kemarin, untuk menang selain faktor citra juga infanteri. Infanteri ada pasukan daratnya, jadi memang tidak cukup di citra saja,” kata dia.
Disinggung mengenai strategi lawan politik, Dedi menilai tanda pagar #2019GantiPresiden yang digunakan pasangan Cagub dan Cawagub Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) memberikan efek yang luar biasa. Hal tersebut terbukti dari melejitnya jumlah suara yang diraih pasangan nomor urut tiga dalam hasil quick count atau penghitungan cepat.
Dikatakan Dedi, dengan metode kampanye yang dilakukan pasangan Asyik, terbukti bisa menggerus suara pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat. Padahal, jika mengacu hasil yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei, pasangan nomor urut empat menempati urutan pertama dengan elektabilitas yang cukup tinggi.
”Dampak dari #2019GantiPresiden membuat elektabilitas dan popularitas Sudrajat-Syaikhu menanjak dari angka di bawah satu persen, terus merangkak ke angka sepuluh persen,” kata dia.
Menurutnya, pihaknya juga telah mengambil sikap atas adanya tanda pagar tersebut dengan menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Selain itu, Dedi mengakui Partai Demokrat tidak sejalan dengan Partai Golkar yang mendukung Joko Widodo sebagi presiden.
