Target Pendapatan Naik 13,97 Persen

CIMAHI– Pendapatan Pe­merintah Kota Cimahi pada Rancangan Anggaran Penda­patan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 di targetkan mengalami kenaikan sebesar 13, 87 persen atau sekitar Rp 177,2 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 10,16 persen atau sekitar Rp 159,9 miliar.

Wali Kota Cimahi Ajay Mu­hamad Priatna mengatakan, dalam penyampain RAPBD tersebut Ajay meyebutkakan, pendapat Cimahi akan men­galami kenaikan menjadi Rp 1.455.296.715.992,86 dari pendapatan yang sebelumnya atau pada APBD murni 2018 sebesar Rp 1.278.079.392.822,73.

Pendapatan tersebut ber­sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 444.244.273.044. Dana Pe­rimbangan sebesar Rp 827.405.940.000 serta dari sumber lain pendapatan dae­rah yang sah sebesar Rp 183.646.502.948.

Pendapatan tersebut renca­nanya akan digunakan untuk belanja tidak langsung, se­perti gaji dan tunjangan pega­wai, belanja hibah dan ban­tuan keuangan partai politik sebanyak Rp 681.163.831.635 serta untuk belanja langsung sebanyak Rp 1.052.735.911.150.

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna me­nyatakan, APBD 2019 bak­al memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi, sesuai ke­inginan masyarakat. Se­perti pembangunan jalan, jembatan, serta pelayanan wajib meliputi pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan meningkatkan kesejah­teraan masyarakat.

”Ada skala prioritas. Kami dan jajaran ASN sepakat, apapun kondisinya APBD harus prioritas pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Salah satu kebutuhan in­frastruktur yang mendesak di antaranya pembangunan underpass perlintasan Jalan Dustira-Sriwijaya yang baru memasuki tahap Detail Eng­ginering Design (DED).

Ajay mengklaim, struktur APBD Kota Cimahi sudah cukup baik dan seimbang antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. ”Untuk mengurangi defisit anggaran, diambil dari sisa lebih perhitungan angga­ran (Silpa) tahun sebelum­nya,” katanya.

Selain dari sektor pendapatan yang telah disampaikan, Pemerin­tah Kota Cimahi juga berharap program Dana Kelurahan dari pemerintah pusat bisa tereali­sasi dalam anggaran tahun 2019. Menurut Ajay, dana itu akan sangat membantu pembangunan di kelurahan.

”Kami harap dana kelura­han turun, katanya sudah dianggarkan tinggal menung­gu kepastiannya. Saya rasa sama pentingnya antara dana kelurahan dan dana desa,” ujarnya. (zis/yan)

Tinggalkan Balasan