NGAMPRAH – Sejumlah warga di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menginginkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap fokus dalam melayani masyarakat kendati memasuki tahun politik.
“Saya ingin pelayanan berjalan normal, jangan sampai tahun politik berdampak pada pelayanan,” kata Rina,25 warga Ngamprah saat ditemui di Kantor Pemkab Bandung Barat, kemarin.
Menurut dia, pelayanan yang banyak dibutuhkan yakni soal pembuatan administrasi penduduk (adminduk). Mulai dari pembuatan e-KTP, KK, akte dan lainnya. “Karena kebutuhan masyarakat akan pembuatan seperti e-KTP sudah menjadi kebutuhan yang memang harus dilayani kapan saja. Bila terganggu karena politik tentu itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia menambahkan, sampai saat ini pelayanan dari Pemkab masih berjalan normal. Bahkan, terbilang lancar dan cepat. Pelayanan seperti adminduk ini diharapkan bisa dipertahankan selamanya. “Saya saja sering datang ke sini baik untuk pembuatan e-KTP untuk saya atau saudara saya. Pelayanan masih normal dan lancar,” paparnya.
Terpisah, Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik dari Universitas Komputer Indonesia Adiyana Slamet berpandangan, pelayanan kepada warga masih bisa berjalan normal, namun untuk roda pemerintah secara keseluruhan pasti ada yang terganggu dengan tahun politik ini. Karena, pemangku kebijakan disibukan dengan kegiatan politik. “Mau tidak mau pasti ada dampaknya terhadap roda pemerintah memasuki tahun politik ini. Seharusnya memang bisa tetap berjalan baik, karena masyarakat tahunya ingin dilayani,” kata Adiyana.
Menurut dia, roda pemerintahan bakal terganggu lantaran beberapa pemangku kebijakan di KBB seperti Ketua DPRD Aa Umbara, Sekretaris Daerah Maman S Sanjaya, dan juga Bupati Abubakar sendiri yang juga kini sedang mempersiapkan istrinya yakni Elin Suharliah maju memperebutkan menjadi Bupati akan lebih sibuk mengurus Pilkada ketimbang menjalankan roda pemerintahan.
Adiyana meyakini, menjelang Pilkada ini, akan rentan bermuara pada konflik di pusaran pemangku kebijakan yang sedang berkuasa saat ini, seperti eksekutif dan legislatif. Bahkan di kedua lembaga pemerintahan tersebut akan mudah memainkan kekuasaan.
“Sehingga Bupati seharusnya secepatnya menyiapkan Plt seperti untuk jabatan sekda. Begitu juga di DPRD pihak partai tersebut harus secepatnya mempersiapkan pengganti. Karena bisa berdampak pada kebijakan terutama yang berkaitan dengan anggaran,” pungkasnya. (drx/yan)