Tahun Politik Rawan Penyelewengan

Perlu Pengawasan Dari Legislatif

TAOFIK ACHAMD HIDAYAT/JABAR EKSPRES
IKUT BERKOMPETISI: Baliho Aa Umbara Sutisna Ketua DPRD terlihat jelas di Jalan Raya Padalarang sebagai bentuk sosialisasi pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di KBB.

NGAMPRAH – Menghadapi tahun politik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 harus diberikan pengawasan ketat. Sebab, bukan tidak mungkin APBD bisa dimanfaatkan secara terselubung oleh Patahana yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Ernawan meminta, perlu pengawasan maksimal agar APBD KBB aman dari penyalahgunaan terselubung.

’’APBD harus digunakan secara profesional untuk kepentingan masyarakat,’’ tegas Sunarya kepada wartawan kemarin (9/1).

Dirinya menilai, pemanfaatan APBD di tahun politik biasanya digunakan secara tidak langsung. Artinya penyaluran program yang berhubungangan langsung dengan masyarakat biasanya akan menjadi alat pencitraan.

Untuk itu, agar terhindar dari penyalahgunaan ini pihaknya meminta kepada SKPD agar bekerja profesional dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

’’Jangan sampai modus penyelewengan anggaran di tahun politik ini terjadi di KBB,’’cetus dia.

Eksekutif juga harus fokus menyelesaikan segala program yang sudah direncanakan bersama dan tidak terpengaruh terhadap situasi politik yang terjadi. Sebab, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjelang berakhirnya jabatan Bupati harus diselesaikan.

’’Semua anggaran untuk kepentingan rakyat. Maka dari itu, anggaran pun harus digunakan sebaik-baiknya terutama yang menyangkut kepentingan masyarakatnya,’’ katanya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, penggunaan APBD untuk kepentingan politik tidak diperbolehkan. Apalagi program melalui APBD yang sifatnya populis tidak dibenarkan menjelang Pilkada.

Asep menilai, perlu ada pengawasan dari DPRD yang mesti ditingkatkan untuk memantau calon petahana yang rawan menggunakan uang rakyat dipakai untuk kepentingan politik pribadi.

’’Potensinya jelas sangat besar untuk digunakan kepentingan politik. Bahkan, berbagai macam cara APBD ini bisa digunakan selama kampanye berlangsung,’’ terangnya.

Seperti diketahui, APBD pada 2018 ini difokuskan untuk menyelesaikan segala program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (drx/yan)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here