Sistem e-Government Diterapkan Akhir Tahun

NGAMPRAH – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Yayat T. Soemitra memastikan, penerapan sistem elektronik government (e-government) pada perencanaan dan pelaksanaan keuangan di Pemkab Bandung Barat, sudah bisa dilaksanakan di anggaran perubahan tahun 2018.

Menurutnya, penerapan sistem e-government itu sudah diproyeksikan pada tahun anggaran murni 2019 sudah bisa berjalan 100 persen. Namun, akan mulai diterapkan di akhir tahun ini. ”Sistem ini memang sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga kita jamin akhir tahun ini sudah dimulai dan tahun depan bisa diterapkan jauh lebih maksimal,” katanya.

Dikatakan Yayat, alasan ingin segera menerapkan sistem tersebut tak lain karena baik sistem maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sudah siap. Sehingga, jika dilaksanakan lebih cepat akan lebih baik. ”Jika sudah siap kenapa harus dinanti-nanti, kita terapkan saja di perubahan 2018. Efisiensi akan lebih cepat terwujud,” ujar Yayat yang akan habis masa jabatannya pada 17 Juli 2018.

Lebih jauh Yayat menjelaskan, penerapan e-government ini sudah melalui beberapa tahapan seperti studi banding ke Banyuwangi. Sejak awal tahun penyiapan sudah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). ”Saya inginnya minimal draft-nya selesai, perkara akan dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih silahkan saja. Terpenting saya ingin memberi perubahan pada sistem birokrasi di Bandung Barat,” jelasnya.

Pada penerapan sistem e-government ini, sebut dia, Pemkab Bandung Barat memiliki 300 program dengan melibatkan 2.000 kegiatan. Namun hal itu jauh berbeda dengan Kabupaten Banyuwangi yang hanya memiliki 230 program dengan melibatkan 3.000 kegiatan. ”Namun yang lebih penting lagi kegiatan dan program yang sudah disusun dan direncanakan itu sepenuhnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” terangnya.

Dia mencontohkan, menjelang berakhirnya masa jabatan, akan menuntaskan pelayanan perizinan yang lebih cepat dan murah. Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti e-KTP, KK dan akta kelahiran bisa lebih cepat. ”Itu beberapa program prioritas saya yang harus dilaksanakan sebelum masa jabatan saya berakhir. Kita ingin pelayanan kepada masyarakat itu menjadi nomor satu,” pungkasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan