NGAMPRAH – Belum ditentukannya sejumlah kepala sekolah (Kepsek) untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk mengisi jabatan baru kemungkinan disebabkan padatnya agenda politik.
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan KBB Hasanudin mengatakan, sejumlahcalon kepala sekolah diperkirakan baru akan mengikuti pendidikan pada Agustus nanti, selepas pelaksanaan Pilkada.
Dia menyebutkan, ada 110 SD dan 13 SMP yang kini tidak memiliki kepala sekolah. UntukSD, 39 dari 98 calon kepala sekolah sudah mengikuti diklat, sedangkan sisanya termasuk 13 calon kepala SMP baru akan mengikuti diklat pada Agustus nanti.
’’Untuk pengisian kepala sekolah ini, sekarang harus lapor dulu ke Kemendagri, kaitannya berbarengan dengan agenda pilkada serentak. Ini kemungkinan supaya tidak ada tendensi politik,’’ jelas Hasanudin kepada wartawan kemarin (28/2).
Menurutnya, para calon kepala sekolah ini akan mengikuti diklat yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah di Solo.
Setelah ikut diklat, mereka yang sudah lolos seleksi itu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Dia menuturkan, kekosongan sejumlah kepala sekolah di SD dan SMP tersebut terjadi akibat banyaknya guru yang pensiun. Sementara itu, jumlah guru berstatus aparatur sipil negara saat ini minim karena masih berlakunya moratorium CPNS.
Hasanudin mengakui, regenerasi kepala sekolah ini cukup lambat. Terlebih, sekarang belum ada pengangkatan CPNS. Apalagi pada 2019-2020 nanti bakal ada ribuan guru yang pensiun,” kata Hasanudin.
Secara keseluruhan, saat ini jumlah guru ASN di SD dan SMP di KBB sekitar 6.000 orang. Mereka tersebar di 703 SD dan 165 SMP. Rata-rata, kekurangan guru ASN di tiap sekolah bisa 10 orang. Selama beberapa tahun, itu tidak terisi karena moratorium dan pensiun guru.
Dengan begitu, kekurangan guru ASN di setiap sekolah tersebut saat ini ditangani oleh guru honorer. Jumlah guru honorer sekitar 55 persen dari total guru di KBB yang mencapai sekitar 10.000 orang.
’’Memang kondisinya saat ini kekurangan guru ASN. Justru lebih banyak guru honorernya,’’ pungkas Hasanudin. (drx/yan)