Segera Tentukan Plt Kadis

159

BANDUNG – Pasca penetapan Bupati Bandung Barat Abubakar, sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (10/4).

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aseng Junaedi langsung mengumpulkan seluruh kepala dinas, kemarin (12/4). Aseng mengatakan rapat tertutup bersama seluruh kepala dinas untuk memastikan pelayanan publik di Bandung Barat tetap berjalan meski bupati ditangkap.

”Barusan saya rapat dengan kepala SKPD agar melaksanakan tugas sesuai fungsinya, jangan sampai ada peristiwa seperti ini, menghambat,” ujar Aseng di Kabupaten Bandung Barat.

Menurut dia, rapat itu juga membahas mengenai rencana pengisian posisi pelaksana tugas di Tiga dinas. Sebab kata dia selain Abubakar, tiga kepala dinas di lingkungan Pemkab KBB juga turut diamankan KPK.

Ketiga Kadis itu yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Wetty Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah (Bappelitbangda), Adiyoto, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Hikayat.

”Kita akan kembali rapatkan dengan wakil bupati (pengisian posisi Kadis). Kita ingatkan kembali kepada rekan-rekan agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan pembinaan personel kita lakukan melalui program-program,” ujarnya.

Meski diterpa kasus, dia memastikan seluruh pelayanan publik di Pemkab Bandung Barat tetap berjalan seperti biasanya. Terlebih ada saat ini ada dua program prioritas yang harus dikejar Pemkab KBB.

Keduanya yakni, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga bulan Mei dan pemeriksaan dari inspektorat Provinsi Jabar. ”Yang terakhir kita dengan DPRD sedang melakukan Pansus. Jadi jangan ada stuck,” kata dia.

Senada dikatakan wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra, kepada Jabar Ekspres, dia memastikan pelayanan di KBB tidak akan terganggu karena adanya kasus tersebut.

Selain itu dikatakan Yayat, Pemerintah KBB telah memberikan bantuan hukum pada para kepala dinas yang diamankan KPK sebelum ditetapkan sebagai tersangka. ”Ada bantuan hukum dari kemarin (Selasa) dari bagian hukum,” ujar Yayat.

Menurut Yayat, apabila keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka, biasanya KPK juga mempersilakan jika mereka untuk mencari pengacara sendiri di samping bantuan dari Pemkab. ”Apa yang bisa kita bantu kita bantu, kooperatif saja,” katanya.

Menurut Yayat, pihaknya juga masih menyelidiki kebenaran soal setoran hingga Rp 40 juta per dinas yang diminta Abubakar. Kabarnya, Dana tersebut digunakan untuk Dana kampanye Elin Suharliah, istri Abubakar, yang maju dalam Pilbub KBB.

Disinggung mengenai posisi Kadis yang jadi tersangka, Yayat mengaku Pemkab memiliki mekanisme sendiri mengenai pergantian posisi. ”Bukan hanya kepala dinas, tapi kepala daerah juga. Kita tunggu saja perkembangannya,” kata dia

Terpisah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat akan segera mengambil keputusan terhadap ketua dewan pengurus cabang PDIP Kabupaten Bandung Barat sekaligus Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Abubakar, pasca penetapan sebagai tersangka oleh KPK.

”Pernyataan resmi itu akan disampaikan besok (hari ini, Red.) oleh ketua DPD. Kedua, bahwa partai akan mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan posisi politik Abubakar sebagai ketua DPC,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jabar, Abdy Yuhana saat dihubungi melalui telepon seluler.

Menurutnya, dengan ditetapkannya Abubakar sebagai tersangka oleh KPK, kemungkinan besar PDIP akan melakukan penggantian sementara ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat. ”Karena Abubakar sedang dalam posisi konsentrasi melewati proses hukum, tentunya akan dilakukan Plt DPC nanti diputuskan besok (hari ini, Red.),” katanya.

Disinggung mengenai dampak penangkapan Abubakar terhadap proses pilkada istrinya, Elin Suharliah, yang ikut dalam kontestasi Pilbup KBB, dia menyatakan PDIP masih tetap mendukungnya. ”PDIP tetap akan memberikan dukungan politik kepada pasangan Elin dan Maman,” kata dia.

Menurutnya, kasus yang menimpa Abubakar dengan proses Pilkada berbeda. Sehingga PDIP tetap akan melanjutkan mendukung Elin di Pilbup KBB. ”Saya kira dua hal yang berbeda. Kami tetap melihat pasangan emas tetap didukung. Sepanjang tidak ada kaitan kita akan terus,” katanya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Abubakar sebagai tersangka dalam kasus OTT. Selain sang bupati Lembaga Anti Rasuah juga menetapkan tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Wetty Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah (Bappelitbangda), Adiyoto, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Hikayat yang diduga sebagai pemberi suap.

Dalam operasi tersebut KPK mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers, Rabu (11/4) mengatakan diduga sang bupati meminta sejumlah uang kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk kepentingan pencalonan istrinya, sebagai Calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

”Permintaan tersebut disampaikan beberapa kali pertemuan antara bupati dan sejumlah SKPD tersebut pada bulan Januari, Februari dan Maret. Kemudian bupati tersebut menagih janji untuk kepentingan pembayaran salah satu lembaga survey,” jelas Saut.

Selain mengumpulkan Dana yang dimaksud, Abubakar juga meminta bantuan Wetty Lembanawati dan Adiyoto yang bertugas untuk menagih janji yang telah disepakati sebelumnya bersama sang bupati. Untuk satu SKPD diduga dikumpulkan uang senilai Rp 40 juta lebih.

”Untuk kepentingan pemeriksaan KPK kemudian melakukan penyegelan seperti brankas dan laci meja kerja milik salah satu staf bapeda dan juga ruangan kepala dinas perindustrian dan perdagangan,” jelas Saut lagi.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Herywan mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa bupati Kabupaten Bandung Barat. ”Ya sedih dan prihatin ya tentunya,” kata Ahmad Heryawan usai membuka Musrembang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan Tema “Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” di Hotel Intercontinental Bandung, kemarin (12/4).

Sebenarnya kata dia, dirinya memiliki cita-cita agar tidak ada kepala daerah tingkat di Jawa Barat yang menjadi tersangka korupsi. ”Saya berharap, bercita-cita sampai akhir masa jabatan tidak ada apa-apa ya, tapi ternyata ada dua terjadi. Pertama di Subang dan sekarang Bandung Barat. Dan keduanya terkait dengan pelaksaaan pilkada,” kata dia.

Aher menyerahkan sepenuhnya perkara hukum yang menimpa Bupati Kabupaten Bandung kepada aparat penegak hukum. ”Pokoknya kita serahkan kepada penegak hukum, semoga kasus serupa tidak terjadi lagi di Jawa Barat,” kata dia.

Terpisah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menuturkan pihaknya selama ini tidak pernah berhenti mengingatkan ke seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk menjauhi tindak pidana korupsi.

”Jadi saya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah lelah. Saya sudah mengingatkan agar bupati atau wali kota bertindak lurus dalam bekerja untuk menghindari atau terjauh sehingga tidak terkena OTT dari KPK,” kata Soni Sumarsono, di Bandung, Kamis.

Menurut dia, Kemendagri prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abu Bakar menjadi kasus kesekian kalinya walau Kemendari selalu mengingatkan agar menjauhi korupsi.

Dia mengatakan persoalan korupsi kepala daerah ke depan sebenarnya bisa ditekan misalnya dengan kehadiran KPK di setiap arena Musrenbang, terutama memberikan pemahaman pada kepala daerah dan DPRD agar bisa bekerja sama dengan baik.

”Namun memang korupsi ini sudah menjadi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi dan juga lingkungan politik tempat dia dibesarkan dan dicalonkan. Ini menjadi bagian penting,” ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya menilai hal lain yang bisa mencegah korupsi adalah penerapan e-budgeting dan e-planning berbasis teknologi dan jika ini diterapkan maka masyarakat bisa ikut mengontrol penganggaran. ”Kemungkinan itu bisa main-main tidak akan terjadi lagi, seperti kasus di Jambi dan Malang,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kasus OTT oleh KPK di Kabupaten Subang dan Bandung Barat terjadi karena dewan sengaja menahan pengesahan APBD agar kepentingan mereka di daerah pemilihan bisa aman.

”Padahal kan jelas ada aturannya bahwa kalau dalam jangka waktu 30 hari, 60 hari tidak ditandangani maka tinggal bikin perbup saja selesai. Tapi kalau masih bisa diharmonisasi ini jangan dilakukan,” ujarnya. (mg1/yan/nue/ign)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.