Satpol PP Lakukan Verifikasi Izin Villa Adhara

18
BELUM MEMILIKI IZIN: Bangunan Villa Adhara Resort Ciwidey terlihat dalam proses penyelesaian akhir.

SOREANG – Setelah diketahui belum memiliki izin mendirikan bangunan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung baru akan melakukan verifikasi ulang keberadaan Villa Adhara Resort yang nyata-nyata sudah diperjual belikan secara online.

Villa yang tengah dibangun di Kampung Cikembang RW 12 Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey telah terbukti bantahan dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bahwa bangunan komersil berharga miliaran tersebut tidak pernanh memdaftarkan izinnya.

Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Usman Sayogi mengakui, pihak pengelola pernah datang kesini, tapi tidak bertemu dengn tim kami. Mereka datang memasukan berkas Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin tata ruang, izin UKL/UKL dan lainnya. Namun, DPMPTSP mengaku tidak ada, sehingga harus verifikasi lagi izinnya.

ads

Menurutnya, jika hasil verifikasi menunjukan berbagai perizinan tersebut dikeluarkan bukan oleh instansi berwenang di Pemerintah Kabupaten Bandung, maka dipastikan pembangunan komplek vila tersebut ilegal. Jika terbukti tak mengantongi izin, maka pihaknya akan segera melakukan penertiban dan penyegelan tempat tersebut.

“Jadi siapa sebenarnya yang telah mengeluarkan izinnya. Nah kalau bukan dari instansi berwenang soal perizinan, yah berarti ilegal dong,’’kata Usman kepada wartawan ketika dihubungi kemarin. (7/11).

Dia menilai, jika DPMPTSP merasa tak pernah mengeluarkan IMB tetapi pihak pengembang merasa punya izin maka besar kemungkinan telah terjadi pemalsuan dokumen. Sehingga masalah ini bisa dilaporkan ke pihak berwajib.

Akan teapai, jika pihak pengelola merasa dirugikan dia menyarankan agar laporkan masalah tersebut. Sebab, menyangkut kepastian hukum bagi para investor yang akan berinvestasi Kabupaten Bandung.

Usman juga menyarankan jika masyarakat merasa telah dikelabui oleh pengelola villa tersebut. Dipersilakan untuk mengadukan masalah tersebut kepada pihak berwenang.

’’Jika diketahui perizinannya menyalahi dari yang telah disepakati masyarakat, bisa saja semua perizinan yang telah dikeluarkan pemerintah dibatalkan, contohnya izin membangun pom bensin, tapi di tengah jalan dibangun juga perumahan, itu tinggal laporkan saja,”jelas Usman.

Seperti diketahui, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung memastikan jika pembangunan komplek villa Adhara di Jalan Raya Ciwidey tepatnya di RW 12 Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pembangunan komplek villa seluas kurang lebih 1 hektar itu harus dihentikan dan disegel oleh Satpol PP.

“Sudah kami cek dari register permohonan, ternyata belum ada yang masuk. Permohonannya belum muncul, jadi belum ada perizinannya. Jangankan IMB, izin lokasi saja belum ada,”kata Kepala BPMPTSP, Ruli Hadiana, Selasa (30/10/18).

Dikatakan Ruli, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP. Agar segera melakukan penertiban, karena memang jika dibiarkan bisa saja memimbulkan masalah dikemudian hari. Karena bisa saja terjadi berbagai pelanggaran dan pidana lingkungan.

“IMB itu fungsinya untuk pengendalian lingkungan juga. Termasuk boleh tidaknya suatu tempat dibangun, apakah boleh semuanya dibangun atau sebagian saja. Itu kan semuanya ada di dalam rekomendasi teknis yang harus ditempuh oleh pemohon izin. Kalau dilanggar dan asal saja mendirikan suatu bangunan bisa saja malah menimbulkan bencana alam,” pungkasnya (rus/yan)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.