NGAMPRAH- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat masih kesulitan menangani keberadaan sampah liar yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Bandung Barat. Hal itu dikarenakan sejumlah faktor di antaranya kekurangan petugas, armada sampah hingga tempat pembuangan sampah (TPS) sementara.
Kepala UPT Kebersihan pada DLH KBB, Jaka Susila mengungkapkan, keberadaan sampah liar hampir ada di setiap pelosok desa. Apalagi, di perkotaan terutama di jalan-jalan protokol dan jalur alternatif, sampah liar mudah ditemukan. Diakuinya, sejulah faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, minimnya TPS hingga petugas di lapangan yang belum maksimal menjadi penyebabnya.
“Sampah liar itu sulit dikendalikan, karena di setiap desa pasti ada sampah liar. Apalagi jika sampah liar itu bukan termasuk yang kami layani, terutama jika sumber sampahnya tidak diketahui. Makanya, sampah liar ini sulit untuk ditangani bila armada dan petugas masih kurang,” kata Jaka di Ngamprah, kemarin.
Dia menyebutkan, saat ini jalur protokol besar seperti jalur Cisarua-Lembang, Padalarang-Cipatat hingga Batujajar-Cililin masih kerap ditemui sampah liar. Meski demikian, UPT Kebersihan akan tetap melayani pengangkutan sampah liar itu agar tidak menjadi tumpukan sampah yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Dengan menggunakan armada angkutan pengakut sampah liar (APSL) seperti dum truck atau pick up, sampah liar itu di angkut.
Dia berharap baik masyarakat maupun aparat desa hingga RT bisa memberikan informasi soal keberadaan dan sumber sampah liar tersebut. Hal ini perlu diketahui untuk memudahkan pelayanan pengangkutan sampah. “Dengan informasi tersebut akan memudahkan kami dalam melakukan pengangkutan sampah liar,” terangnya.
Minimnya armada pengangkut sampah berdampak pada pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tercatat, dari potensi volume sampah yang mencapai 650 ton per hari yang terangkut hanya sekitar 150 ton per hari. UPT Pengangkutan Sampah KBB saat ini hanya memiliki 35 armada terdiri dump truk dan arm roll, padahal idealnya mencapai ratusan armada untuk menjangkau 165 desa dan 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Tahun ini pun, lanjut dia, tidak ada penambahan armada. Namun, hanya peremajaan 3 unit armada. “Sejumlah armada saat ini memang masih layak beroperasi, tetapi operasionalnya cukup tinggi,” katanya. Jaka juga mengungkapkan, anggaran pemerintah daerah untuk operasional pengangkutan sampah tahun ini sekitar Rp 8 miliar. Itu untuk belanja bahan bakar minyak serta gaji petugas kebersihan yang berjumlah 197 orang, mulai sopir, kernet, hingga penyapu jalan. (drx)
