Proyek Trotoar Mangkrak

Folmer: Harus Dipertanyakan Anggarannya

73
TROTOAR DISOAL: Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto menyoroti sejumlah pembangunan trotoar yang mangkrak, selain karena faktor cuaca juga diduga pengerjaannya dilakukan diakhir tahun anggaran.

BANDUNG – Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M. Silalahi menyayangkan adanya pekerjaan pembangunan trotoar dikerjakan saat musim penghujan. Imbasnya, kata dia proyek tersebut jadi mangkrak.

Folmer menyebutkan beberapa contoh trotoar yang pembangunannya belum kelar akibat cuaca, yakni di Jalan Supratman dan Sudirman yang belum beres. Sementara pengerjaan trotoar di Jalan Siliwangi dekat Cikapundung justru dikerjakan saat memasuki musim penghujan.

”Dari sisi penyesuaian pekerjaannya sendiri terkendali cuaca. Karena mulai masuk musim hujan, semuanya. Ini semuanya yang mulai dari perencanaan pelaku lelangnya, ini terlalu mepet di akhir tahun trakhir,” kata Folmer Siswanto M. Silalahi pada Jabar Ekspres melalui sambungan telepon kemarin (4/1).

Lihat Juga:  Diikuti Bocah TK sampai Seniman Kawakan

Pengerjaan pada akhir tahun terakhir tersebut sebut Folmer harus menjadi catatan dan menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Dia berharap dengan adanya kepala dinas baru di DPU bisa menjadi adanya perbaikan besar-besaran salahsatunya adanya perbaikan dari manajemen pelaksanaan dan pekerjaan.

”Manajemen perencanaan, harus perencanaan yang matang. Oleh konsultan perencanaan, kemudian penentuan kapan dimulai pekerjaan itu juga harus melalui kajian yang lebih komprehensif, sehingga jangan ada lagi pekerjaan yang tidak selesai. Karena memang dilelangnya dipenghujung tahun,” sebutnya.

Dia juga menyarankan saat pengerjaan dilapangan ada juga bagian konsultan konsultan penggarapan kerjaan. “Konsultan itu memiliki peran yang signifikan, jika pekerjaannya tidak selesai tepat waktu apa gunanya konsultan pengawas. Justru konsultan pengawas itu fungsinya untuk menjaga mutu pekerjaan sesuai yang diharapkan. Kalau molor begitu, itu kan dibayar pakai APBD,” tegasnya.

Lihat Juga:  Asep Irwan Maju ke Tingkat Jabar

Sebab kata dia, peran fungsi konsultan pengwas lapangan harus bisa menjembatani agar pekerjaan sesuai rencana. ”Kalu kendala alam di bawah kemampuan manusia, oke dikasih tenggat waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau ini terjadi, tidak propesional tentu ada sanksi dan sanksi itu diatur dalam kontrak,” tegasnya.

Dia berharap kontrak-kontrak pelaksanaan pembangunan transparan ke publik dipublikasikan untuk uang APBD dari rakyat dari pajak retibusi dan pelaksanaan kepentingan umum tidak boleh ditutupi. ”Jadi kontrak itu bukan lagi rahasia. Dan itu harus diketahui oleh publik sehingga kita tahu batasan-batasan mana yang jadi kewajiban pelaksana, kewajiban pemberi tugas SKPD haknya kontrak itu,” sebutnya.

Lihat Juga:  Pramuka Kekinian untuk Kemajuan Bangsa Indonesia

Terkait belum kelarnya sejumlah proyek itu dia menekankan harus segera dipertanyakan penggunaan anggaran oleh para kontraktor dimaksud. ”Itu harus dipertanyakan menggunakan anggaran yang mana. Jadi nanti itu menjdi bahan evaluasi kami, pada saat kami mengadakan rapat kerja dengan dinas terkait. Kita anggendakan dalam minggu ini, sekalian kita tanyakan dengan visi misi kepala dinas yang baru terkait manajemen perencanaan pelaksanaan Dinas PU,” tutupnya. (pan/ign)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.