Perkuat Pengawasan Pembangunan

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini agar memastikan pembangunan berjalan se­suai dengan rencana dan tidak melanggar hukum.

Untuk itu, Inspektorat Kota Bandung selaku Apa­rat Pengawasan Intern Pe­merintah (APIP) menjalin kerja sama dengan Kejaksa­an Negeri sebagai Aparat Penegak Hukum (APH). Kerja sama tersebut tentang optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangan serta sin­ergisitas di bidang perdata dan tata usaha negara dan aparat pengawas pemerin­tah serta laporan atau peng­aduan masyarakat.

Penguatan kerja sama ini juga berupa pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Pengawal dan Pengaman Pemerintah, dan Pembangu­nan Daerah (TPHP4D). Di Indonesia, baru tiga kota yang sudah melakukan penguatan kerja sama seperti ini. Selain Bandung, Kota Malang dan Kota Banjar sudah terlebih dahulu mengimplementa­sikannya.

Kerja sama ini juga meru­pakan wujud kolaborasi yang erat antar Forum Komuni­kasi Pimpinan Daerah (For­kopimda) di Kota Bandung.

“Dengan adanya kerja sama, Kejari bisa mengawal pembangunan di kota Bandung. Baik proyek stra­tegis nasional maupun proyek strategis daerah,” ungkap Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kur­niawan usai penandatanga­nan kerja sama tersebut di Hotel Mercure Nexa, Jalan Supratman, Kota Bandung, kemarin (14/12).

Harapannya, kata Fajar, pembangunan di Kota Bandung tidak ada yang mangkrak, terbengkalai, le­lang lintas tahun, atau yang lainnya. Intinya penguatan kerja sama ini untuk mendo­rong proyek pembangunan tepat waktu dan sesuai un­dang-undang yang berlaku dengan kualitas yang terja­min.

“Kerja sama ini cukup stra­tegis dalam pembangunan di Kota Bandung ke depan. Sehingga masyarakat seba­gai penerima manfaat dapat lebih diuntungkan dengan kualitas yang lebih terjaga,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengemu­kakan, kerja sama antar in­stansi harus menjadi kenis­cayaan. Di samping itu, yang harus diperhatikan adalah kerja sama yang dibangun “on the track” dalam pakem tugas pokok dan fungsi ma­sing-masing.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan