Penyelesaian Banjir Melong Terkendala Lahan

CIMAHI – Untuk mengatasi permasalahan banjir melong yang kerap terjadi, warga se­tempat kepada Pemkot Cimahi agar segera menyelesaikannya. Terlebih, penyelesaian banjir Melong sudah menjadi program prioritas Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna.

Menaggapi permasalahan ini Wali Kota Ajay M Priyatna mengatakan, penyelesaian banjir Melong harus segera diselesaikan dan sudah men­jadi prioritas utama.

Selain masuk kedalam pro­gram yang dijanjikan saat kampanye pada pemilihan Wali kota lalu, penyelesaian banjir akan dilakukan pada awal 2018 ini.

”Pada tahun 2018 ini, kami sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk penyelesaiannya,” ujar Ajay, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahikemarin (1/1)

Kendati begitu, untuk me­nyelesaikan masalah tersebut Pemkot tidak bisa menyele­saikannya sendiri. Sebab, harus ada kerjasama dengan masyarakat untuk pembe­basan lahan.

Dirinya mengungkapkan, un­tuk penyelesaian masalah ban­jir ini nantinya akan dibangun embung. Sehingga, membutu­hkan lahan yang luas. Untuk itu, masyarakat bisa menjual tanahnya dengan harga pasa­ran tanah di daerah tersebut.

”Kalau tingkat kemauan ma­syarakat sudah tinggi. Tapi itu tadi kita masih terkendala dengan harga lahannya yang diluar kewajaran,” katanya.

Padahal, menurut Ajay, Pe­merintah Kota Cimahi sudah mengoptimalkan harga tanah disana dengan harga wajar agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan se­cara berlebihan.

Tidak hanya itu, kendala penyelesaian banjir Melong pun terjadi karena penyele­saiannya yang harus melibat­kan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Sehingga, Ajay mengaku pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan kedua daerah tersebut.

”Mudah-mudahan kendala mereka bisa diselesaikan. Masalahnya sama, pada ang­garan untuk pembebasan lahan masyarakat. Jadi lama penyelesaian bisa tergantung kepada pembebasan lahan tanahnya,” jelasnya.

Kendati demikian, Ajay te­tap menargetkan penyele­saian banjir Melong pada 2019 sudah beres. Untuk itu pihak pemkot akan menyi­apkan alternatif penyele­saian mandiri dengan cara membuat embung.

Ditempat yang sama, Ke­pala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Cimahi Tata Wi­kanta memaparkan, untuk biaya fiks penanganan ban­jir melong, pihak Pemkot Cimahi melaui dinas DPKP sedang menyusun anggaran yang diperlukan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan