Penyelesaian Banjir Melong Terkendala Lahan

74
FAJRI ACHMAD NF/ BANDUNG EKSPRES
BANJIR LAGI: Luapan sungai Citepus membanjiri Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Selasa (15/11). Intensitas hujan yang sering dan deras, serta banyaknya penyempitan ruas di aliran sungai Citepus mengakibatkan air meluap hingga menggnggu lalu lintas. Dalam sepekan sudah tiga kali.

CIMAHI – Untuk mengatasi permasalahan banjir melong yang kerap terjadi, warga se­tempat kepada Pemkot Cimahi agar segera menyelesaikannya. Terlebih, penyelesaian banjir Melong sudah menjadi program prioritas Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna.

Menaggapi permasalahan ini Wali Kota Ajay M Priyatna mengatakan, penyelesaian banjir Melong harus segera diselesaikan dan sudah men­jadi prioritas utama.

Selain masuk kedalam pro­gram yang dijanjikan saat kampanye pada pemilihan Wali kota lalu, penyelesaian banjir akan dilakukan pada awal 2018 ini.

”Pada tahun 2018 ini, kami sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk penyelesaiannya,” ujar Ajay, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahikemarin (1/1)

Kendati begitu, untuk me­nyelesaikan masalah tersebut Pemkot tidak bisa menyele­saikannya sendiri. Sebab, harus ada kerjasama dengan masyarakat untuk pembe­basan lahan.

Dirinya mengungkapkan, un­tuk penyelesaian masalah ban­jir ini nantinya akan dibangun embung. Sehingga, membutu­hkan lahan yang luas. Untuk itu, masyarakat bisa menjual tanahnya dengan harga pasa­ran tanah di daerah tersebut.

”Kalau tingkat kemauan ma­syarakat sudah tinggi. Tapi itu tadi kita masih terkendala dengan harga lahannya yang diluar kewajaran,” katanya.

Padahal, menurut Ajay, Pe­merintah Kota Cimahi sudah mengoptimalkan harga tanah disana dengan harga wajar agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan se­cara berlebihan.

Tidak hanya itu, kendala penyelesaian banjir Melong pun terjadi karena penyele­saiannya yang harus melibat­kan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Sehingga, Ajay mengaku pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan kedua daerah tersebut.

”Mudah-mudahan kendala mereka bisa diselesaikan. Masalahnya sama, pada ang­garan untuk pembebasan lahan masyarakat. Jadi lama penyelesaian bisa tergantung kepada pembebasan lahan tanahnya,” jelasnya.

Kendati demikian, Ajay te­tap menargetkan penyele­saian banjir Melong pada 2019 sudah beres. Untuk itu pihak pemkot akan menyi­apkan alternatif penyele­saian mandiri dengan cara membuat embung.

Ditempat yang sama, Ke­pala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Cimahi Tata Wi­kanta memaparkan, untuk biaya fiks penanganan ban­jir melong, pihak Pemkot Cimahi melaui dinas DPKP sedang menyusun anggaran yang diperlukan.

”Untuk 2018 kami sudah memploting anggaran se­besar Rp 60 miliar yang akan dipergunakan untuk peng­adaan lahan. Memang dengan Rp 60 miliar masih kurang. Tapi bisa saja kita tambah nanti dianggaran 2019,” paparnya.

Memurut Tata, saat ini pi­haknya masih menunggu respon dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Namun, lanjutnya, jika respon dari kedua daerah tersebut tidak begitu baik, maka pi­haknya akan gunakan konsep mandiri antara lain dengan menyiapkan embung.

”Kita akan buat embung dengan luas dua sampai tiga hektar. Idealnya sih lima hek­tar,” ujarnya.

Dijelaskan Tata, sebenarnya permasalahan Melong dan penanggulangannya sudah menjadi rencana aksi pro­vinsi, sehingga Tata berharap jika kabupaten bandung tidak menyediakan anggaran, ma­ka ada upaya dari provinsi untuk menyelesaikannya.

”Mudah mudahan pihak provinsi bisa membantu. Apa­kah dengan pemberian ang­garannya atau bisa juga dengan mengajukan ke pihak pusat,” pungkasnya. (ziz/yan)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here