Penilaian Sudah Sesuai Data, Pembangunan Kota Cimahi Hasilkan Perubahan

CIMAHI – Untuk menjalankan pemerintahan butuh komitmen bersama dengan menjalin siner­gitas. Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki peran penting se­bagai puncak pimpinan dan pe­nentu kebijakan dalam menjalan­kan program.

Namun, pada pelaksanaanya pemerintah harus bisa bekerja­sama dengan Stakeholder dan elemen masyarakat untuk mewu­judkan pembangunan sesuai dengan janji politik dan keingi­nan masyarakat.

Peran Kepala Satuan Kerja Pe­rangkat Daerah (SKPD) memi­liki peran tak kalah penting. Sebab, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), SKPD harus mampu menterje­mahkan dalam bentuk program-program kebutuhan masyarakat. Sehingga, untuk manfaatnya bisa dirasakan.

Semenjak awal kepemimpinan Wali Kota Ajay M. Supriatna dan Wakil Wali Kota Ngatiyana Komu­nikasi dan koordinasi dalam mewujudkan pembangunan di Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan memperoleh Penghar­gaan Perencanaan Pembangunan Terbaik kategori Kota se-Jawa Barat (Jabar).

Menaggapi hal ini, Kepala Bap­peda Kota Cimahi Tata Wikanta mengatakan, perolehan peni­laian terbaik oleh provinsi sebe­tulnya membutuhkan proses panjang. Bahkan, untuk penilai­annya sendiri diawali dengan adminiatratif, dimana pihak Bap­peda mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan.

”Yang diminta mulai dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Me­nengah (RPJM), dan juga Rencana Strategis (Renstra),” ungkap Tata, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi belum lama ini.

Selain itu, pihak provinsi yang terdiri dari tim akademis, tim independen dan tim dari pro­vinsi itu sendiri, mendatangi pihak Pemkot Cimahi untuk wa­wancara secara langsung dengan Bappeda serta mengkroscek se­cara langsung kepada masyara­kat dan Stakeholder terkait se­perti akademisi, LSM, Kecamatan, Kelurahan dan SKPD.

”Mereka samakan apa yang kami sampaikan dan berikan kepada stakeholder. Sehingga dari situ dievaluasi oleh tim. Dan Alham­dulillah akhirnya kami mendapat­kan penghargaan itu,” katanya.

Disamping itu, ada beberapa indikator yang menjadi penilian pihak provinsi untuk mendapat penghargaan itu. Diantaranya adalah bagaimana Bappeda bisa menyusun sebuah perencanaan pembangunan kota. Dan sejauh­mana pencapaian dari apa yang ditargetkan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan