Pengusaha Butuh Kepastian Mengurus Izin

SOREANG – Masih lamanya proses perizinan di bidang pariwisata di Kabupaten Bandung mendapat sorotan dari anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana.

Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten Bandung tak hanya sekedar membuka keran investasi saja, melainkan juga memperhatikan dan memberdayakan masyarkat sekitar. Sehingga, jangan sampai kehadiran suatu objek wisata tidak membawa dampak kesejahteraan bagi warga sekitar.

‘’Masyarakat harus dilibatkan dan diberdayakan tidak boleh tersingkir dari pertumbuhan kepariwisataan yang ada didaerahnya,’’ jelas Dadang kepada wartawan kemarin (20/2)

Dirinya menilai, aktivitas pariwisata tidak akan berjalan dengan baik tanpa melibatkan masyarakat. Sehingga, harus dibentuk Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Kopdarwis).

Selain itu, dukungan infrastruktur yang baik, aktivitas kepariwisataan juga memerlukan keramah tamahan, kerjasama dan dukungan masyarakat disekitarnya. Jika tidak ditunjang oleh aspek tersebut, bisa menyebabkan wisatawan yang datang kapok untuk berkunjung lagi.

’’Jangan cuma investasinya saja yang dibuka. Tapi keramah tamahan masyarakat, rumah singgah, desa wisata juga harus disiapkan agar wisatawan yang datang juga enggak kapok. Selain itu kesejahteraan masyarakat sekitar juga akan terdongkrak,’’ujarnya.

Dadang melanjutkan, selain tidak mengabaikan aspek pemberdayaan masyarakat. Hal penting yang harus menjadi perhatian semua pemegang kebijakan di Kabupaten Bandung adalah kemudahan, kepastian dan kecepatan perizinan usaha atau investasi. Jangan sampai investor enggan mengucurkan uangnya hanya karena harus pontang panting mengurus perizinan.

“Investasi itu syaratnya ada dua, deregulasi dan debirokrasi. Kalau aturannya bikin investor pontang panting investasi enggak akan masuk. Sebenarnya soal pelayanan satu atap (Yantap) itu kan sudah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu, tapi sayang implementasinya masih sulit. Ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seorang kepala daerah,”katanya.

Kemudahan perizinan dibidang pariwisata ini, lanjut Dadang, harus menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Bandung. Apalagi kawasan Bandung Selatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN). Serta Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa pembangunan dan aktivitas kepariwisataan sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN.

“Yah pemerintah daerah juga harus mengikuti Pusat. Karena memang sektor pariwisata saat ini menjadi andalan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) karena minyak dan gas sebentar lagi juga habis, sektor industri juga ada batasnya. Selain itu, karena yang dijualnya keindahan alam, yah jangan dirusak alamnya. Karena itulah jualannya,’’ pungkas dia (rus/yan)

Tinggalkan Balasan