Pengembangan Pariwisata Terganjal Anggaran 

NGAMPRAH- Untuk mewujudkan pariwisata yang makin dikenal dan dikunjungi banyak orang dibutuhkan anggaran untuk promosi, pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sarana dan prasarana di area wisata. Hal itu diungkapkan oleh  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat Sri Dustirawati di Ngamprah, kemarin.

Menurut dia, untuk mewujudkannya sampai saat ini terkendala anggaran yang dinilai masih minim. Dirinya berupaya agar anggaran untuk pengembangan pariwisata ini tidak hanya mengandalkan dari APBD, namun bisa dari provinsi dan bantuan pusat. “Kalau untuk dari APBD bisa dikatakan masih minim, karena tidak hanya biaya promosi tapi juga untuk pembenahan infrastruktur dan sarana di lokasi wisatanya justru yang mahal,” katanya.

Diakuinya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini telah menyiapkan agenda promosi untuk lebih memperkenalkan berbagai potensi objek wisata yang ada di sejumlah daerah KBB. Salah satu fokus agenda pada tahun ini yakni mengembangkan desa wisata yang ada di 16 kecamatan.

Menurut Sri, saat ini pariwisata di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu poin penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Bahkan menurutnya, sektor pariwisata pun menjadi kajian akedemis terbesar saat ini. Dengan demikian konsekuensi anggaran pun kata dia, harus memadai supaya pariwisata di KBB lebih berkembang lagi. “Termasuk kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah fokus untuk pengembangan Desa Wisata Rende di Kecamatan Cikalongwetan yang diproyeksikan menjadi desa wisata bumbu wisata nusantara. “Wisata harus ada yang bisa dijual, dari seni ragam maupun budaya. Ternyata di Rende bagus untuk ditanam bumbu-bumbu dari nusantara, sekarang kita bekerjasama dengan ITB,” katanya.

Terpisah, Bupati Bandung Barat Abubakar mengungkapkan, pada
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bandung Barat sektor pariwisata menjadi prioritas. Bahkan menurutnya pariwisata harus menjadi ikon daerah.
Sebab, musrenbang tersebut bisa melihat posisi KBB dari sisi kepentingan Provinsi Jawa Barat maupun dari sisi kepentingan masyarakat. “Sektor pariwisata ini menjadi salah satu ikon dan andalan untuk terus digali dan dikembangkan. Karena potensi pendapatannya cukup besar bagi kas daerah,” tandasnya. (drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan