Pendapatan Pajak Reklame Terancam Hilang

87
DOKUMEN JABAR EKSPRES
BELUM TERPASANG: Sebuah papan reklame di Jalan Pelajar Pejuang 45 Kota Bandung.

BANDUNG – Perolehan pendapatan dari sektor pajak reklame kota Bandung saat ini mengalami penurunan signifikan. Sebab, secara tek­nis belum bisa dipungut ka­rena ada regulasi yang masih disempurnakan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna me­nyebutkan, pendapatan pa­jak reklame pada 2017 hanya Rp 12,8 miliar. Jumlah ini berbeda jauh dengan penda­patan pada 2016 yang men­capai Rp 25,6 miliar.

Dia beralasan, penurunan ini disebabkan adanya pe­raturan baru mengenai tek­nis penarikan pajak. Sebab pada 2016 pedapatan pajak diperoleh berdasarkan izin. Namun, semenjak 2017 lalu penarikan pajak tidak ber­dasarkan izin tetapi berda­sarkan yang terpasang.

Kendati begitu, aturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota ini sampai saat ini belum di sahkan. Padahal, terkait Pe­raturan Daerah (Perda) menge­nai pengaturan reklame sudah ada. Sehingga, karena belum ada regulasi penarik pajak belum bisa dilakukan.

’’Ini regulasinya sedang kita sempurnakan. Semoga dengan ini pencapaian pajak bisa me­ningkat,” kata Ema saat sosia­lisasi pajak kendaraan bermo­tor di Car Free Day (CFD) Buah Batu Kemarin, (8/4).

Dia mengakui, selama ini banyak sekali di Kota Bandung tiang reklame yang tidak memiliki izin.

Bahkan, berdasarkan data ada 12.600 tiang reklame ilegal. Namun, bila regulasi resmi disahkan, pajak reklame yang telah terpasang akan dilakukan penagihan berdasarkan alamat yang sudah tercatat by name by adress.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi dengan DPRD pajak reklame di targetkan sebesar Rp 240 miliar. Namun, target ini ditetapkan tidak berdasarkan data potensi pajak yang ada.

’’Sebelumnya kita enggak punya data, surveinya baru tahun kemarin. Jadi bayangannya masih puluhan miliar, tapi mudah-mudahan nanti reklamenya ada yang besar-besar,’’ kata dia.

Menanggapi hal ini, anggota komisi B DPRD kota Bandung Aan Andi menilai, pajak merupakan kewajiban pengusaha sedangkan izin dan legalitas kewenangannya ada di Pemkot.

Dia menilai, sampai saat ini penyelenggara reklame masih sangat lemah. Terlebih, penerapan aturan masih tidak jelas. Sehingga, kondisi ini seperti dibiarkan menggantung dan berlarut larut dan membuat celah untuk terjadi kecurangan.

’’Jadi kalau saya amati baik dari pengusaha yang nakal dan SKPD terkait memiliki potensi kerugian atau kehilangan mancapai ratusan miliar, karena belum adanya aturan dan pajak tidak mau diambil,’’ tutup Aan. (pan/yan)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.