40

Pendaftaran Libatkan Pihak IDI hingga BNN

Bawaslu Beber Dua Kerawanan Pencalonan

TETAP BLUSUKAN: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman bersama komisioner KPU dan Bawaslu memeriksa KTP, kartu tanda anggota partai serta melihat langsung kelengkapan dan fasilitas kantor

JAKARTA – Pergantian tahun tadi malam menandai dimu­lainya tahun politik. Tidak lama berselang, agenda Pil­kada 2018 di 171 daerah me­masuki tahapan krusial pekan depan. Yakni, pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 8–10 Januari 2018.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, jajaran­nya sudah siap. Dari sisi regu­lasi, peraturan yang dibutuh­kan telah tersedia. Yaitu, Pe­raturan KPU (PKPU) 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan. Bahkan, lanjut dia, bimbingan teknis terkait norma yang ter­cancum dalam PKPU tersebut disosialisasikan ke berbagai tingkatan pekan lalu.

’’Jangan sampai kemudian ada yang tidak lengkap, te­tapi diterima KPU,’’ ujarnya saat dimintai konfirmasi ke­marin. Sementara itu, dari kesiapan anggaran, lanjut dia, proses pencairan sudah ber­jalan on the track.

Saat ini, lanjut dia, KPU di daerah sedang mematangkan koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Mulai Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Him­punan Psikologi Indonesia (Himpsi), Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga apa­rat keamanan di wilayah masing-masing.

IDI, Himpsi, dan BNN, kata Ilham, dibutuhkan untuk mengecek kondisi kesehatan jiwa dan raga pasangan calon. Sementara itu, aparat keama­nan dibutuhkan untuk men­jamin proses pendaftaran berjalan tanpa ancaman ke­rusuhan. ’’Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada paslon yang membawa masa,’’ imbuhnya.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, jajaran pengawas juga sudah stand by dan siap menga­wasi kinerja KPU. ’’Yang perlu dipastikan, proses pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tata cara yang diatur,’’ ujarnya.

Ratna menjelaskan, dalam masa pendaftaran dan pen­calonan, ada dua titik kerawa­nan yang berpotensi terjadi. Pertama, menyangkut dua­lisme kepengurusan partai. Sebagaimana pengalaman 2015 dan 2017, kata dia, persoalan dualisme kepengurusan me­nimbulkan persoalan tersen­diri di sejumlah daerah. Penye­babnya, masing-masing kubu merasa sah dan memaksa melakukan pendaftaran. ’’Ki­ta berharap, tidak ada perma­salahan dari sisi itu,’’ imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, konflik dua­lisme kepengurusan masih terjadi di dua partai. Yakni, Partai Persatuan Pembangu­nan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Pada Pilkada 2017, dualisme PKPI menimbulkan ketegangan pada pilkada Kota Jayapura.

Selain dualisme kepengu­rusan partai, Dewi menilai, integritas dan netralitas penyelenggara menjadi ke­rawanan yang lain. Merujuk pengalaman Pilkada 2017, kasus diloloskannya calon yang tidak memenuhi syarat atau sebaliknya masih terjadi. Misalnya, di Kabupaten Hal­mahera Tengah dan Kota Jayapura yang berujung pada pemecatan penyelenggara oleh DKPP.

Untuk itu, dia memastikan akan memberikan atensi, khu­susnya terhadap daerah yang skor integritas dan profesiona­lismenya merah. Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) yang disusun, Bawaslu sudah me­metakan daerah-daerah terse­but. ’’Bawaslu akan menjadikan IKP sebagai acuan menyusun strategi pengawasan deteksi dini. Kami memastikan, jajaran akan berfokus kepada kinerja penyelenggara,’’ tuturnya.

Karena itu, dalam pendafta­ran nanti, pihaknya sudah membuat aturan baru. Yakni, para calon tidak hanya menyerahkan berkas dokumen pendaftaran ke KPU, tetapi juga ke Bawaslu. ’’Kami berharap, sejak awal bisa menerima dan memeriksa dokumen. Tujuan kami agar sejak awal bisa mem­berikan informasi jika ada temuan dokumen bermasalah,’’ tuturnya. (far/c4/fat/rie)

BAGIKAN
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.