Pemprov Jabar Godok Pergub Tentang Porda

Hasil evaluasi lainnya, pelaksanaan Porda XIII sudah jauh melenceng dari tujuan. Mulai dari proses mutasi, keabsahan, pengaturan nomor, jumlah nomor yang ironisnya sewaktu waktu bisa berubah.  Padahal, seharusnya, penetapan itu dilakukan empat tahun sebelum pelaksanaan Porda bisa disampaikan kepada cabang olahraga.

“Ini sangat tidak bagus. Bisa kita bayangkan ada nomor pertandingan baru diumumkan satu atau dua atau bulan sebelum pertandingan. Bagaimana menyiapkan atletnya? Perangkatnya? Minimalnya dua tahun sebelumnya,” tanya dia.

Menurutnya, untuk mencapai atlet yang qualified membutuhkan pembinaan minimalnya empat tahun. Sehingga, dengan pelaksanaan yang serbadadakan, tentu hasilnya jauh dari yang diharapkan.

Sementara itu, rapat evaluasi juga menghadirkan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Jabar Ucup Yusup. Ia memaparkan persyaratan, proses, dan penyaluran dana hibah kepada cabang olahraga. Mulai tahun 2020, Pemprov Jabar akan menyalurkan dana pembinaan atlet langsung ke cabor. Hal ini sesuai amanat Perpres 95/2017 yang nantinya juga akan ditindaklanjuti melalui Pergub.

“Di tingkat pusat sudah dilaksanakan. Hibah sudah diserahkan ke PB cabor. Di tingkat provinsi, Pak Gubernur sudah memberikan arahan jika lima tahun ke depan, dana hibah harus langsung diberikan ke cabor. Tidak lagi sentralisasi. Ini inovasi beliau,” katanya.

Sekitar Maret 2019, pemerintah akan memasukkan anggaran hibah tersebut dalam Musrenbang. Sehingga, pada tahun 2020, para cabor sudah bisa menerima anggarannya. Sebelum pelaksanaan itu, pihaknya akan segera melaksanakan bimbingan teknis (bintek) kepada cabor yang direncanakan digelar pada November dan Desember ini.

Bintek ini dianggap penting untuk pembinaan bagi cabor dalam membuat proposal, pengelolaan keuangan dan pelaporannya. “Jangan sampai diserahkan ke cabor tapi penggunannya tidak baik. Itu tidak kita harapkan,” pungkasnya.

DR Nuryadi dari Fakultas Olahraga Kesehatan Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menambahkan, dengan adanya kasus mutasi dari luar Jawa Barat yang jumlahnya hingga ratusan atlet, bisa diartikan kemampuan atlet Jawa Barat dipertanyakan. Padahal, Jabar sering mengklaim pembinaan atlet terbaik ada di Jabar. “Ini harus dikaji lebih lanjut,” tegas dia usai menjadi narasumber evaluasi Porda XIII.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan