Pemkab Siap Lantik 30 Pejabat

Tunggu Persetujuan Dari Kemendagri

SELESAI UPACARA: Rombongan PNS berbaju Kopri membubarkan diri setelah selesai ikuti upacara bendera.

NGAMPRAH – Untuk mengisi kekosongan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKKPSDM) KBB berencana dalam waktu dekat akan segera melantik 30 pejabat eselon II, III, dan IV.

Kepala BKKPSDM Asep Hikayat megatakan pelantikan ini akan dilakukan setelah surat persetujuan Menteri Dalam Negeri RI telah disetujui. Sebabm meskipun ada larangan pergantian pejabat menjelang pilkada tidak berlaku secara mutlak.

’’Asalkan ada izin dari Mendagri, maka kepala daerah dapat melakukan pergantian pejabat,’’jelas Asep ketika ditemui wartwawan belum lama ini.

Menurutnya, di dalam Undang-undang Nomor 10/2016, Pasal 71 disebutkan bahwa bupati dilarang mengganti pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya kecuali jika ada persetujuan tertulis dari menteri.

Dirinya memaparkan, berdasarkan penetapan calon di Pilbup dilaksanakan 12 Februari 2018 maka Bupati Bandung Barat Abubakar semestinya tak boleh melakukan rotasi/mutasi pejabat sejak Agustus 2017. Namun, Pemkab sudah boleh melakukan seleksi jabatan melalui Open Bidding.

Hal ini dilakukan, karena sudah ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, sejak beberapa bulan lalu. Sehingga, penggelaran open bidding untuk mencari pengganti kepala dinas atau kepala badan yang pensiun bisa dilakukan tahun ini.

’’Sekarang sudah keluar hasil seleksinya, tinggal menunggu waktu pelantikannya,’’ katanya.

Selain itu, terhitung 1 Januari 2018 lalu, Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat Wawan Herawan dan Inspektur Daerah Bandung Barat Sudibyo sudah pensiun. Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat Pupu Sari Rohayati yang semestinya pensiun pada Juni 2018 juga sudah mengajukan permohonan pensuin.

Dengan begitu, surat pengajuan untuk menggelar pelantikan pejabat Pemkab Bandung Barat sudah disampaikan ke Kemendagri. Sehingga, sambil menunggu penggantinya, jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Inspektur Daerah kini dipegang oleh pelaksana tugas.

Sementara itu, tiga eselon II yang terpilih dari open bidding, ada sekitar 30 pejabat yang akan dilantik. Itu dari eselon II sampai eselon IV. Mutasi eselon III dan IV ini untuk mengisi kekosongan yang ada, selain mungkin ada beberapa pergeseran pejabat.

Disinggung mengenai calon pengganti Sekretaris Daerah Bandung Barat Maman S. Sunjaya yang memutuskan pensiun karena maju di Pilkada Serentak 2018, Asep menyatakan bahwa penggantinya harus melalui proses seleksi terbuka.

Sementara pengganti Sekretaris DPRD KBB Aos Koswara yang meninggal dunia beberapa waktu lalu tak harus melalui seleksi terbuka.

’’Buat pengganti Sekda, harus dari open bidding. Kalau Sekwan, bisa dari open bidding atau dari rotasi pejabat. Itu tergantung dari kewenangan Pak Bupati,’’ katanya (bbs/yan)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here