Pemkab Bersiap Hadapi Pemeriksaan

62
RAPAT KOORDINASI: Sekda Kabupaten Bandung memberikan pemaparan di hadapan Kepala dinas untuk mempersiapkan dan berkoordinasi dengan BPK RI ketika dilakukan pemeriksaan.

SOREANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), melakukan perencanaan pemeriksaan serentak pada 27 Pemerintah Daerah di Jabar.

Pengendali Teknis Tim Pemeriksaan pada BPKP Wilayah Jabar Robby Mulyadi mengatakan, jenis pemeriksaan dilakukan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Menurutnya, Alur tugas pemeriksaan dilakukan selama 35 hari, dimulai pada12 Februari hingga 18 Maret 2018. Sedangkan, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari PD kepada BPK akan berlangsung pertengahan Maret selama 60 hari.

’’Selanjutnya dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD akan dilakukan pada Mei 2018. Serta pemeriksaan  terinci akan dilakukan pada bulan April mendatang.” Jelas Robby ketika ditemui kemarin (12/2)

Baca Juga:  DPRD Sebut ”Jabar Caang” Belum Optimal

Dirinya memaparkan, tujuan pemeriksaan bersama jajaran untuk melakukan pengujian pengendalian dan substantif atas posisi pencatatan Kas di Bendahara, Pengeluaran Kas Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Kas-kas lainnya per  31 Desember 2017.

Selain itu, dilakukan pengujian persediaan dan Aset Tetap per 31 Desember 2017, akun spesifik yang tersaji mengenai beban persediaan,  penyisihan, beban penyusutan, dan pendapatan.

Sedangkan untuk belanja modal akan diperiksa mengenai belanja bantuan sosial dan hibah, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berikut bantuan untuk Desa yang bersumber dari APBD.

’’Jadi outputnya nanti  bila Tim BPK memperoleh temuan pemeriksaan (TP), Tim akan menyampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan respon selanjutnya ditindaklanjuti sesuai aturan,”kata Robby.

Baca Juga:  Peluang Zulham Masih 50:50

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira mewanti wanti kepada seluruh jajarannya, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan diri menhadapi Pemeriksaan Interim LKPD 2017

Dirinya meninstruksikan, membentuk Tim Ad Hoc, untuk mempermudah terakomodirnya data permintaan BPK. Bahkan, tim selanjutnya akan menghimpun data terutama kinerja manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD), Pengelolaan Dana Desa, dan lainnya.

Pada kesempatan itu Sofian berharap, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disajikan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Juga:  Desa Panyocokan Nikmati Pembangunan

Sofian merasa yakin Pemkab Bandung sudah memiliki PNS berkompeten. Sebab, sudah mendapatkan pembinaan dari BPKP.

“LHP kali ini harus lebih baik dari tahun 2016, karena sudah didampingi BPKP. Kita juga memiliki ASN yang kompeten baik di pengadaan barang dan jasa, pengelola keuangan, juga bendaharawan,” ungkapnya.

Sofian menambahkan, beberapa permasalahan terkait LHP mengenai pelaporan pengelolaan dana desa akan menjadi perhatian. Terlebih, desa merupakan representasi dari Kabupaten Bandung.

“ Saya menginginkan Pemkab bisa menyajikan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah sebaik mungkin, mudah-mudahan saja predikat  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kembali kita dapatkan untuk pelaksanaan Anggaran tahun 2017,”  tutup Sofian (yul/yan).

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here