Paslon Harus Berkomitmen Bebas KKN

NGAMPRAH – Tertangkap­nya 7 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan barang bukti berupa uang Rp435 juta harus dija­dikan pembelajaran oleh para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Hal itu diungkapkan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Ujang Rohman dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) di Pada­larang kemarin.

Menurut dia, Calon Bupati Bandung Barat terpilih nanti, harus berani meneken MoU dengan KPK untuk menghin­dari tindakan korupsi. Sebab, prilaku korupsi sangat jelas telah menyalahi dan melang­gar amanah yang sudah di­berikan masyarakat kepada calon pemimpin lima tahun ke depan.

“Jangan sampai seperti Ka­bupaten Subang. Bupati per­tama berurusan dengan hu­kum selanjutnya bupati kedua dan ketiga pun begitu kena operasi tangkap tangan. Jadi pelajaran saja, cukup KBB kali ini jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kasus ini juga harus menjadi perhatian bagi seluruh dinas dan partai politik agar tidak terjerumus dalam kasus serupa. Kabu­paten Bandung Barat yang baru berusia 10 tahun ini seharusnya mampu maju terutama menuntaskan ber­bagai macam masalah mulai dari infrastruktur, pengenta­san kemiskinan, lapangan pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kebu­tuhan masyarakat.

“Kita sangat prihatin karena sebetulnya masih banyak yang harus dilakukan bagi masy­arakat, tapi paktanya malah ada kasus semacam korupsi ini,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat, Daniswa­ra berharap setiap kandidat paslon mampu menjunjung tinggi sikap yang santun dan demokratis.

“Demokrasi di KBB ini ha­rus mencerminkan karakter yang penuh dengan kesantu­nan, tidak saling menjelekan dan tidak saling mencela. Karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan agar ke depan KBB mampu terus ber­kembang,” paparnya.

Dalam menjalankan masa kampanye ini, dia meminta antar paslon tidak saling men­jatuhkan terlebih yang meng­gunakan kampanye hitam. Namun mampu berlomba-lomba dengan kesantunan, jujur dan adil.