Paslon Harus Berkomitmen Bebas KKN

34
kepemudaan kbb
BEBAS KKN: Sejumlah organisasi kepemudaan di KBB mendorong pemerintahaan yang bersih dari korupsi dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan optimal paska terjadinya OTT terhadap sejumlah pejabat.

NGAMPRAH – Tertangkap­nya 7 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) dengan barang bukti berupa uang Rp435 juta harus dija­dikan pembelajaran oleh para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Hal itu diungkapkan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI KBB, Ujang Rohman dalam pertemuan dengan sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) di Pada­larang kemarin.

Menurut dia, Calon Bupati Bandung Barat terpilih nanti, harus berani meneken MoU dengan KPK untuk menghin­dari tindakan korupsi. Sebab, prilaku korupsi sangat jelas telah menyalahi dan melang­gar amanah yang sudah di­berikan masyarakat kepada calon pemimpin lima tahun ke depan.

“Jangan sampai seperti Ka­bupaten Subang. Bupati per­tama berurusan dengan hu­kum selanjutnya bupati kedua dan ketiga pun begitu kena operasi tangkap tangan. Jadi pelajaran saja, cukup KBB kali ini jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kasus ini juga harus menjadi perhatian bagi seluruh dinas dan partai politik agar tidak terjerumus dalam kasus serupa. Kabu­paten Bandung Barat yang baru berusia 10 tahun ini seharusnya mampu maju terutama menuntaskan ber­bagai macam masalah mulai dari infrastruktur, pengenta­san kemiskinan, lapangan pekerjaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kebu­tuhan masyarakat.

“Kita sangat prihatin karena sebetulnya masih banyak yang harus dilakukan bagi masy­arakat, tapi paktanya malah ada kasus semacam korupsi ini,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat, Daniswa­ra berharap setiap kandidat paslon mampu menjunjung tinggi sikap yang santun dan demokratis.

“Demokrasi di KBB ini ha­rus mencerminkan karakter yang penuh dengan kesantu­nan, tidak saling menjelekan dan tidak saling mencela. Karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan agar ke depan KBB mampu terus ber­kembang,” paparnya.

Dalam menjalankan masa kampanye ini, dia meminta antar paslon tidak saling men­jatuhkan terlebih yang meng­gunakan kampanye hitam. Namun mampu berlomba-lomba dengan kesantunan, jujur dan adil.

“Kampanye hitam itu harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demo­krasi kita, karena bisa meru­sak apalagi kalau sudah saling fitnah,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soe­mitra memastikan Pemkab Bandung Barat akan mem­berikan bantuan hukum ke­pada Bupati Bandung Barat Abubakar dan 6 orang Apa­ratur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas du­gaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Pemkab akan memberikan bantuan hukum kepada pak bupati dan seluruh ASN yang diamankan KPK. Karena bia­sanya KPK juga selalu mena­warkan untuk pendampingan hukum,” tandasnya. (drx)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here