BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini adalah tahun ketiga, Pemkot Bandung meraih WDP untuk laporan keuangannya. Namun, secara umum, kualitas laporan LKPD Kota Bandung sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Predikat wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi penilaian wajar dari BPK Perwakilan Jabar.
Pemkot Bandung sendiri, dibantu BPK Jabar sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pelaporan terutama dalam pencatatan aset, piutang tanah, dan hutang jangka pendek yang merupakan akun-akun pengecualian tahun sebelumnya. Progres penyelesaian akun sebelumnya sudah menunjukkan progres yang signifikan dan berada pada jalurnya.
Namun, patut diakui membereskan aset (utamanya bangunan, jalan dan gedung) memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena diperlukan penelusuran bukti-bukti, inventarisasi, penilaian dan penyajian.
Sebagai gambaran, pada pada tahun 2016 lalu aset tetap Kota Bandung menyisakan masalah senilai Rp 2,28 triliun. Pada tahun 2017 jumlah ini menurun menjadi Rp 1,12 triliun.
Demikian juga dengan utang Jangka Pendek. Pada tahun 2016 ada Rp 122 miliar utang, yang berkurang menjadi Rp 5 miliar di tahun 2017, yang belum didukung dengan perinciannya.
Pakar kebijakan publik yang juga Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi dan Local Governance, Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D. menilai WDP adalah sebuah predikat yg diberikan pada satu institusi pemerintah untuk laporan keuangan. Oleh karenanya, tidak pas jika keberhasilan memimpin sebuah daerah hanya diukur dengan capaian WDP ini.
“Jika Ridwan Kamil disebut gagal, karena Laporan Keuangan Kota Bandung cuma meraih WDP, itu agak sulit diukur. Selain masalah yang dihadapi Kota Bandung untuk meraih WTP, sangat kompleks,” jelasnya.
Sejatinya, menurut Yogi, prestasi Kota Bandung dibawah Ridwan Kamil tidak semata-mata hanya dilihat dari raihan WTP atas laporan keuangan. “Ukuran penilaian tata kelola pemerintahan banyak. Kota Bandung sudah punya banyak prestasi, bahkan beberapa menjadi percontohan nasional” tuturnya.
Yogi mencontohkan, beragam aplikasi yang dibuat Kota Bandung telah digunakan oleh kota-kota lainnya di Indonesia, dan juga direkomendasikan oleh KPK.
