CIMAHI – Masih banyaknya pabrik di Kota Cimahi yang kerap membuang limbah ke aliran sungai tanpa melalui proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) membuat Wali Kota Cimahi merasa khawatir. Sebab, dengan pelanggaran yang terjadi maka pabrik akan dilaporkan secara hukum dan terancam ditutup.
Bila ini terjadi, maka akan menghambat visi misi Wali Kota untuk menambah dan membuka lapangan kerja di Kota Cimahi. Bahkan, akan ada pengurangan tenaga kerja karena karyawan pabrik tidak bisa lagi bekerja.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna mengingatkan kepada para pelaku usaha, harus lebih disiplin dalam melakukan pengelolaan air limbah agar tidak mencemari aliran sungai.
Ajay mengatakan, hampir semua pabrik yang ada di Kota Cimahi, mempunyai karyawan rata rata 300 sampai 1.000 orang. Sehingga, pihaknya harus melakukan tindakan secara persuasif tetapi tetap tegas.
“Jujur kita juga khawatir, persuasif yang akan kita lakukan karena jika kita represif yang saya pikirkan itu (karyawan),” ujar Ajay ketika ditemui belum lama ini.
Menurut Ajay, hingga saat ini memang masih banyak pabrik yang belum memiliki IPAL ataupun IPAL-nya tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga, pihaknya akan memanggil para pelaku usaha industri tersebut untuk segera memperbaikinya. Bahkan, menargetkan selama enam bulan untuk membenahi semua pabrik yang ada di Cimahi.
“Sekarang itu tidak boleh lagi dengan alasan apapun membuang limbah, apalagi limbah yang beracun. Perbaikan harus ada target, kalau tidak ada target percuma, makanya dalam kurun waktu enam bulan ini harus bener IPAL-nya,” tandasnya.
Terpisah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Supendi Heriyadi mengungkapkan, Berdasarkan data jumlah perusahaan di Cimahi mencapai 593 perusahaan.
“Di Cimahi ada 131 perusahaan besar, 91 perusahaan sedang, 282 perusahaan kecil dan 89 perusahaan mikro dengan jumlah pekerjanya mencapai 82 ribu,” ungkapnya.
Supendi mengaku, pihak Disnakertrans akan segera berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Sebab, dengan adanya pabrik ditutup akan menyebabkan ratusan karyawannya kehilangan pekerjaannya.
“Kita akan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan terhadap pabrik yang ditutup tersebut. Kita juga akan pastikan dulu, apakah pabrik yang ditutup itu adanya pelanggaran terkait limbah yang menyebabkan karyawannya jadi tidak bekerja,” katanya.
