Otoritas Jasa Keuangan Bakal Urus BI Checking

PINDAH PENGELOLAAN: Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi menyebutkan mulai 2018 proses BI checking yang biasanya menjadi otoritas Bank Indonesia berpindah pengelolaan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

jabarekspres.com – MULAI 2018, proses BI checking yang biasanya menjadi otoritas Bank Indonesia, berpindah pengelolaan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan ini, sejalan dengan berubahnya peran BI dalam hal pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada pihak OJK. Istilah BI Checking sendiri kerap digunakan dalam dunia perbankan untuk pengecekan data perkreditan dari nasabah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.

Pengalihan fungsi dimaksud ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto dan Dewan Komisioner OJK Riswinandi.

”Pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013. Selama masa transisi, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Riswinandi, Rabu (3/1).

Jelasnya, pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI.

Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah, dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya.

Untuk sektor jasa keuangan, SLIK dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual (IDI) di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah.

Informasi mengenai alamat kantor-kantor OJK tersebut dapat dilihat di www.ojk.go.id.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman menambahkan, sebelumnya pengelolaan informasi perkreditan oleh BI (Public Credit Registry) dikelola BI sejak tahun 1969.

Sistem ini telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah.

“Penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Langkah-langkah yang telah dilakukan baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit,” ungkapnya.

Paparnya, dengan pengalihan fungsi tersebut, maka BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017.

Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018. (nif/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here