OJK Bidik Industri Jasa Keuangan

125
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
BASIS DATA: Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat saat memberikan sambutan dalam acara Pertemuan Tahunan OJK di Intercontinental Hotel Jalan Resor Dago Pakar Kota Bandung, kemarin (23/1).

BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regio­nal 2 Jawa Barat menggelar pertemuan tahunan dengan pela­ku jasa keuangan di Jawa Barat di Intercontinental Hotel Dago pakar, Bandung, kemarin (23/1).

Pertemuan ini sebagai ben­tuk komunikasi OJK dengan stakeholder dengan pemerin­tah daerah dan pelaku jasa keuangan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja OJK tahun 2017 dan arah ke­bijakan OJK di tahun 2018.

gambaran mengenai kinerja OJK tahun 2017 dan arah keSelain itu, untuk memberikan bijakan OJK di tahun 2018. ­

”OJK memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinam­bungan dalam menjaga sta­bilitas sistem keuangan,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisio­ner OJK Nurhaida di hadapan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Anggota Komisi XI DPR RI dan kurang lebih 225 pelaku jasa keuangan.

Nurhaida mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakse­lerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi makroekonomi dan sektor jasa keuangan yang kondusif. ”Kami yakin sektor jasa keu­angan mampu mendukung pencapaian target pertumbu­han ekonomi tahun 2018 se­besar 5,4 persen. Hal ini didu­kung oleh solidnya indikator sektor jasa keuangan baik dari sisi pemodalan dan likui­ditas, maupun tingkat risiko yang terkendali,” katanya.

Hal tersebut memberikan landasan yang kuat bagi sek­tor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam meny­ediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepa­tan pertumbuhan pereko­nomian domestik.

Berdasarkan capaian 2017 dan dengan target pertumbu­han ekonomi 5,4 persen yang ditetapkan pemerintah di 2018, OJK memperkirakan kredit dan dana pihak ketiga perbankan berpotensi untuk tumbuh di kisaran 10-12 persen.

Nurhaida menambahkan, bahwa sejumlah program menjadi fokus OJK pada 2018, yaitu mendukung aspek pem­biayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor prio­ritas lainnya, percepatan pro­gram industrialisasi, pening­katan kesejahteraan masy­arakat melalui peningkatan literasi dan akses pembiaya­an masyarakat, serta optima­lisasi potensi ekonomi sya­riah. Selain itu, untuk mening­katkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, OJK akan mendorong sinergi bank dan lembaga keuangan lain­nya dalam pembiayaan proy­ek infrastruktur dan mengin­tensifkan penerapan tekno­logi dalam pengembangan produk dan layanannya.

Menyikapi perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK mendukung inovasi pro­duk teknologi di sektor jasa keuangan (fintech) selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas Trans­paransi, Akuntabilitas, Re­sponsibilitas, Independensi dan Fairness (TARIF) agar aspek perlindungan masy­arakat terpenuhi. Saat ini terdapat 30 perusahaan fintech P2P Lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembi­ayaan bisnis FinTech ini telah mencapai Rp2,6 triliun dengan 259.635 peminjam.

Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Sarwono menyebut pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama tahun 2017 terjaga cukup baik, yaitu pada triwulan III tahun 2017 tercatat 5,19 persen yang lebih tinggi dari pertumbuhan eko­nomi nasional. Kondisi ter­sebut sejalan dengan kinerja industri jasa keuangan Jawa Barat yang cukup stabil dan mengalami pertumbuhan di tahun 2017.

Sektor Perbankan tetap men­galami pertumbuhan (ytd) dengan pertumbuhan aset 8,31 persen, DPK 7,77 persen dan kredit 6,31 persen. Walau­pun pertumbuhan ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, fung­si intermediasi perbankan tergolong cukup optimal dengan LDR yang berada pada kisaran 90,09 persen hingga 91,33 persen dan kre­dit macet alias non performing loan (NPL) yang masih cukup terkendali pada level 4,01 persen.

Sementara dari sisi kinerja BPR/S di Jawa Barat menga­lami pertumbuhan positif (ytd), yaitu pertumbuhan aset 7,27 persen, DPK 7 persen dan kredit 9,48 persen. Fungsi intermediasi BPR pun tergo­long cukup tinggi, tercermin dari tingkat LDR rata-rata 101,01 persen namun dengan NPL yang cukup tinggi yaitu pada level 7 persen hingga 8,83 persen.

Dari sektor pasar modal juga menunjukkan perkembangan yang positif. Sepanjang tahun 2015 sampai 2017, total pen­ghimpunan dana melalui pa­sar modal telah mencapai angka sebesar Rp 17,5 triliun yang dilakukan melalui pena­waran umum, penawaran umum terbatas, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sejalan dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur Bandara Kertajati.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan optimistis pertumbuhan in­dustri jasa keuangan di Jabar akan terus tumbuh di 2018. Menurut dia, turunnya acuan suku bunga Bank Indonesia harus diikuti oleh para pela­ku industri jasa keuangan. ”Turunnya suku bunga Bank Indonesia harus diikuti oleh level tingkat daerah agar me­narik minat investasi masy­arakat. Jika para pelaku indu­stri jasa keuangan ikut men­urunkan suku bunga, maka akan mendorong sector riil semakin tumbuh. Kan masy­arakat akan gemar investasi,” ujar Aher. (fik/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.