Netty Minta Kasus Pemeran dan Pelaku Video Porno Anak Segera Diungkap

162
Netty
LATIH KEAHLIAN: Ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Heryawan saat memberikan pelatihan kepada sejumlah anak, beberapa waktu lalu. Netty mengaku miris dengan adanya video porno melibatkan anak-anak.

Bandung – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan mengaku prihatin dengan video porno yang viral lantaran video tersebut melibatkan dua anak di bawah umur.

”Saya prihatin dan mengecam, ini merupakan sinyal bahaya untuk peradaban kita khususnya anak-anak ke depan,” kata Netty, kemarin (7/1).

Dia mengaku, P2TP2A saat ini sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar agar segera mengambil tindakan dan menangkap sang pelaku. ”Saya sudah koordinasi Kapolda. Beliau menyampaikan sudah membentuk satgas untuk mengungkap kasus ini,” urainya.

Dikatakan Netty, jika identitas pelaku pembuat dan penyebar sudah diketahui tentunya akan ditangani secara langsung Polda Jabar. Sementara kedua anak tersebut akan disertakan dalam trauma healing di P2TP2A. ”Kapolda optimis dapat mengungkap dengan cepat,” kata dia.

Dikatakan Netty, untuk penanganan trauma healing yang dialami kedua anak tersebut, P2TP2A akan merujuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). ”Sudah pasti anak dibawah umur yang menjadi korban akan mengalami trauma sehingga harus kita pulihkan,” kata dia.

Untuk itu, Netty juga meminta kepada masyarakat khususnya para orangtua dan keluarga mampu melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya di era globalisasi saat ini dengan kemajuan yang semakin terbuka dan tentunya mempunyai sisi positif dan negatif bagi anak.

”Tentu kondisi tersebut menjadi salah satu ancaman bagi generasi yang tadinya tidak mengenal konten pornografi menjadi tahu dan mengenalnya karena mudahnya mengakses situs yang berbau konten pornografi,” urainya.

Selain itu, Netty juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video tersebut yang dinilai bisa memperluas spektrum tayangan desktruktif khususnya bagi kejiwaan anak-anak di bawah umur dan umumnya terhadap masyarakat.

”Kita berharap dengan Undang Undang ITE yang ada maupun UU pornografi dan perlindungan anak, polisi mampu mengungkap dan mengadvokasi proses hukumnya,” jelasnya.

Sementara itu, kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengaku mirisnya kasus tersebut masih ada. Apalagi sodomi dilakukan oleh WS alias ”Babeh” seorang guru honorer Madrasah di Tangerang, Banten, terhadap 41 anak usia 7 hingga 15 tahun.

Menurut data dari Kementerian PPPA, saat ini para korban yang disodomi tersangka telah mendapatkan pemulihan trauma dan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sebelumnya, kasus ini dilatarbelakangi oleh kepercayaan anak – anak terhadap tersangka yang memiliki ajian atau kekuatan dan bisa mengobati orang sakit. Tersangka pun bersedia memberikan ajian tersebut dengan syarat anak-anak rela disodomi olehnya. Kesediaan anak-anak untuk disodomi tak terlepas dari iming-iming ketakutan yang ditanamkan tersangka kepada mereka.

”Kami kecewa terhadap kasus sodomi yang dilakukan seorang guru terhadap anak-anak. Selain itu, orang tua juga harus mampu meningkatkan kepercayaan diri pada anak tanpa bantuan orang pintar atau oknum yang bisa menjanjikan prestasi atau kemampuan diri,” imbuh Yohana.

Menurutnya apa yang telah dilakukan oleh pelaku telah mengarah pada pelanggaran Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan jika setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

”Jika tersangka terbukti bersalah, maka tersangka akan dijerat  Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” ungkapnya.

Dalam peraturan itu telah diatur pelaku yang terbukti akan diancam hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Sementara itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menegaskan bahwa pelaku perlu mendapatkan pemberatan hukuman. Terlebih, karena korbannya banyak dan modusnya tipu muslihat.

”Pemberatan hukuman UU 17/2016 tentang perlindungan anak perlu diberikan kepada pelaku,” tutur Susanto kepada Jawa Pos kemarin.

Dia menambahkan, KPAI berkomitmen untuk terus mengawal kasus tersebut. KPAI juga akan terus memastikan proses rehabilitasi korban berjalan dengan baik, anak tidak menjadi korban bullying di lingkungannya, dan memastikan korban tetap bersekolah. (mg2/lyn/and/rie)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.