BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi memberikan konfirmasi adanya perubahan nama-nama sekolah di Provinsi Jabar. Isu perubahan nama itu sebelumnya memang sudah beredar melalui Whatsapp Messenger. Menurut Hadadi, hal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman nama.
”Untuk menyeragamkan, sehingga semua sekolah yang di Jawa Barat untuk penamaannya sudah menggunakan nomenklatur yang lebih baik,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Rajiman No. 6, Kota Bandung, Kamis (24/5).
Menurut Hadadi, sebenarnya penamaan sekolah menggunakan nomenklatur sudah diterapkan di beberapa kota di Jawa Barat. Beberapa contohnya adalah di Bandung, Cimahi, Cirebon, Tasikmalaya dan lainnya.
”Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan seperti sebelumnya, apalagi sekarang sudah era digitalisasi. Pengalaman tahun kemarin, ada keliru, misalnya seorang siswa mendaftar ke SMAN Cibinong Bogor, tahunya malah masuk ke Cibinong Cianjur, nah ini yang membingungkan,” jelas Hadadi.
Nantinya, sekolah akan dinamai berdasarkan urutan sesuai tahun berdiri sekolah tersebut. Sehingga, akan mudah mengetahui jumlah SMA Negeri di suatu daerah. Penamaan ini pun akan memunculkan ciri khas daerahnya.
”Jadi misalnya di Kota Bandung, mana yang paling senior tahun berdirinya, nah itu yang akan menjadi SMAN 1. Tapi kecamatannya juga ditulis. Pencirinya masih ada. Semua masih digodog, nah ini menyangkut masalah selera, masalah seni, enak tidak enak didengar, pantas tidak pantas didengar, masih dibicarakan dan ini masih menjadi bahan pertimbangan,” jelas Hadadi.
Proses verifikasi
Sampai saat ini, belum ada penetapan secara resmi untuk nama-nama baru sekolah di Jawa Barat. Hadadi mengatakan kini pemerintah sedang melakukan proses verifikasi. Pihaknya pun akan meminta saran dari kepala sekolah hingga masyarakat.
”Ini proses sedang berjalan. Kami sudah ada bahannya, sudah mengirimkan ke cabang dinas untuk uji publik dan verifikasi. Kalau semua sudah dianggap final dan tidak ada lagi kesalahan, Insya Allah kami akan menetapkan berdasarkan SK Gubernur,” jelas Hadadi.
Hadadi pun mengatakan setelah SK turun, akan dilaksanakan proses sosialisasi, sehingga masyarakat akan terbiasa dengan nama sekolah yang baru. Untuk bagian administrasi pun akan berubah sesuai dengan penetapan SK.
