Musrembang Cimahi Menuai Kritik

CIMAHI – Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai Kota Cimahi mendapat kritik dari para penggiat sosial.

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kota Cimahi, Budi Miftahudin mengungkapkan, Kegiatan yang melibatkan masyarakat dianggap hanya formalitas. Bahkan bisa disebut sebagai penggugur kewajiban saja.

Dirinya menilai, dari tahun ke tahun pelaksana Musrembang tidak memiliki arti apapun. Sebab, pelaksanaan ditingkat kelurahan dan kecamatan didominasi oleh kelompok tertentu saja.

’’Musrenbang seharusnya sebagai media pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota,”jelas Budi kepada wartawan kemarin (8/3)

Dia menuturkan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan memiliki partisipasi untuk diberikan secara tidak langsung dengan peningkatan kapasitas program. Akan tetapi, pada kenyataannya Musrenbang seringkali hanya menjadi ritual tahunan saja. Sehingga, untuk perencanaan program tidak mendapat masukan dan gagasan variatif.

’’Alih-alih program berjalan sukses, terkadang program malah dirongrong oleh orang orang yang mempunyai kepentingan,’’ jelas dia.

Mantan ketua Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kota Cimahi itu, mengatakan, ada keluhan tentang pola Musrenbang adalah, desa atau kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan. Bahkan, banyak usulan dari masyarakat, tapi pada kenyataannya sekadar memenuhi list program tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Budi menjelaskan, dari data yang ada menunjukan, semua usulan yang diberikan masyarakat setiap tahunnya hanya beberapa persen saja yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran. Padahal sebelumnya, masyarakat sangat antusias ikut dalam proses musrembang karena mereka menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan.

‘’Akibatnya Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunan lainnya semakin menurun,’’ jelasnya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi, Benny Bachtiar mengungkapkan, sebetulnya Musrenbang saat ini sudah terbenahi dengan baik dimulai dari usulan RW sampai ke kelurahan, kecamatan dan tingkat kota dan juga setiap dinas melakukan forum SKPD.

Dalam forum ini, lanjutnya, ada perwakilan dari setiap kelurahan dan kecamatan yang ditunjuk secara demokratis untuk mengawal program dan mensinkronkan antara program yang telah terstruktur dalam RPJMD dengan usulan masyarakat.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan