Mewujudkan UMi dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Jabar

198

Oleh: Ana Sariasih*

SEJAK diluncurkan di Desa Pasir Angin Mega Mendung Bogor oleh Menteri Keuangan pada pertengahan Agustus tahun lalu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terus dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat. Bahkan, hingga 7 Februari 2018, penyaluran di Jawa Barat tercatat dalam posisi tertinggi yakni sebesar Rp 260,8 miliar dari total penyaluran 883,039 miliar yang diterima oleh 356.246 usaha mikro di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat, penyaluran terbesar dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 218.672.000.000; PT Bahana Artha Ventura (BAV) Rp 29.536.135.800 dan PT Pegadaian Rp 12.599.700.000.
Saat ini, berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan terdapat 44.140,44 ribu Usaha Mikro yang belum terjangkau Kredit usaha Rakyat (KUR). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Pemerintah mengolaborasi program-program pembiayaan ekonomi rakyat dengan melengkapi program lain yang telah berjalan seperti KUR.
Salah satunya adalah UMi dengan sasaran usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum terfasilitasi oleh perbankan melalui KUR. Besaran pembiayaan UMi maksimal Rp 10 juta per debitur.
Dengan UMi ini diharapkan masyarakat mendapatkan modal kerja dengan bunga yang sangat rendah dan tidak mencelik leher seperti rentenir yang selama menjadi alternatif bagi usaha mikro dalam mengatasi masalah modal kerja. Tahun 2018, secara nasional alokasi pembiayaan untuk UMi naik menjadi Rp 2,5 triliun dengan target penerima 500 ribu usaha mikro dari Rp 1,5 triliun pada tahun lalu.
Prinsip- prinsip kebijakan Pembiayaan UMi antara lain: 1) Not only empowering but also Enhancing, yakni dalam melaksanakan program bukan hanya pemberdayaan. Akan tetapi mengutamakan penguatan (mendorong kelembagaan yang sudah ada), dan tidak menciptakan kelembagaan baru; 2) Memanfaatkan IT untuk memonitor penyaluran hingga harian dan per debitur, 3) Mewajibkan Lembaga Keuangan Bukan Bank memberikan pendampingan untuk memastikan disiplin pembayaran serta peningkatan kapasitas nasabah.
Dalam skema pembiayaan UMi, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk sebagai sebagai coordinated fund. Pada saat ini, hal-hal yang telah dilakukan PIP antara lain: 1)Berusaha menyasar segmen pasar yang belum tersentuh oleh program-program pembiayaan sebelumnya, 2) Menggunakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur untuk menyentuh debitur non-bankable
3) Menggunakan lembaga ekonomi yang sudah ada, terbukti sukses sebagai lembaga penyalur serta membangun kearifan lokal, 4) Menggunakan pendamping untuk nasabah dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kolektabilitas, 5) Menyediakan mekanisme sharing sumber pembiayaan selain APBN seperti dana Pemda, dll serta 6) Membuka ruang untuk bersinergi dengan program-program lain untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
Adapun Karakteristik Pembiayaan Umi adalah Kriteria usaha yang menerima pembiayaan memenuhi: 1) Tidak sedang dibiayai oleh Lembaga Keuangan dan/atau Koperasi, 2) Dimiliki oleh WNI yang dibuktikan dengan NIK elektronik, 3) Memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dari Penyalur.
Karakteristik selanjutnya: digunakan untuk pembiayaan usaha produktif, Tidak diwajibkan agunan tambahan, Diberikan kepada debitur perorangan dan atau badan usaha, Plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta, akumulasi jangka waktu pembiayaan per debitur paling lama 48 bulan.
Khusus untuk penyaluran dengan melalui kelompok berlaku syarat: 1) Penyalur/Lembaga Linkage wajib melakukan pendampingan kelompok, 2) Menerapkan mekanisme tanggung renteng, dan 3) Tidak diperkenankan meminta agunan tambahan
Kunci sukses dalam pembiayaan Umi adalah pertama Pendampingan yang intens. Sehingga tingkat pembiayaan bermasalah menjadi sangat rendah. Setiap penerima pembiayaan menerima pendampingan/pembinaan rutin dari LKBB sementara untuk pembiayaan kelompok terdapat staf lapangan yang bertanggung jawab atas pembinaan anggota dan pelaksanaan pertemuan rutin. Pertemuan rutin bertujuan untuk pembinaan, monitoring, penilaian perbaikan kesejahteraan, berbagi informasi, sekaligus penagihan angsuran pembiayaan dan tabungan;
Kunci sukses kedua dan sangat dominan dalam menentukan suksesnya tujuan PIP adalah ketersediaan Sistem Informasi Kredit Program yang handal. SIKP merupakan sistem terintegrasi untuk calon debitur dan debitur kredit program serta dapat menjadi alat untuk memastikan ketepatan sasaran dari program pembiayaan;
Kunci sukses ketiga Kerjasama dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, dan LKBB. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mensinergikan program pemerintah yang menyasar pelaku usaha ultra mikro. Sedangkan kerja sama dengan Pemda sangat penting karena Pemda memiliki hak otonomi di daerah masing-masing dan dapat berperan dalam penyediaan data usaha mikro, penyediaan dana, dan pelaksanaan pendampingan kepada usaha mikro. Adapun LKBB berperan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro
Potensi Kerja sama Pemerintah Daerah dengan PIP dalam mengangkat ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan antara lain:
1. Frontliner Pengentasan Kemiskinan. Pemda sangat memahami kondisi kemiskinan di wilayahnya sehingga dapat rekomendasikan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan. Pemda juga dapat mengunggah data Usaha Mikro di lingkup wilayahnya ke dalam SIKP untuk menjadi calon debitur Kredit Program. Selain itu, Pemda dapat mengembangkan UMKM sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan dan melakukan sosialisasi bahwa untuk dapat mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah, tidak diharuskan memiliki jaminan sepanjang mau berusaha dan tekad keluar dari jurang kemiskinan.
2. Verifikator koperasi di wilayahnya. Sebagai regulator koperasi-koperasi di wilayahnya, Pemda dapat memberikan rekomendasi koperasi yang layak dikerjasamakan dengan PIP melalui BUMN penyalur utama yakni PT Bahana (Persero).
3. Investor dalam Skema “Sharing Fund”. Sebagai ‘Coordinated Fund’ PIP menerima investasi dari Pemda. Dana investasi tersebut dikelola dalam suatu ‘pool of fund’ yang ditempatkan pada pihak yang terpercaya (trustee) yakni bank yang ditunjuk sesuai kesepakatan antara Pemda dan PIP. Selanjutnya dana ini digunakan untuk membiayai nasabah-nasabah ultra mikro di wilayah Pemda sesuai potret kemiskinan daerah masing-masing.
4. Offtaker dalam Skema Penyerapan Hasil Panen Produk Pertanian. Salah satu kendala bagi UMKM produktif adalah pemasaran. Olh karena itu perlu dibuat marketplace bagi UMKM. Di sini kerja sama PIP dan Pemda diharapkan dapat membentuk market place tersebut. Pemda dapat membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi sebagai pembeli (offtaker) hasil-hasil pertanian dengan harapan pada saat musim panen harga produk pertanian dapat dijaga agar tidak terlalu murah akibat over supply. BLU dapat memanfaatkan gudang-gudang yang dimiliki Pemda sebagai jaminan resi gudang (SRG) yang dapat diagunkan ke bank sebagai sumber pendanaan BLU.***

** Penulis adalah Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat

 

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.