18

Menimbang Calon “Pelayan” Rakyat di 2019

Oleh : MARINUS WARUWU*

MENJELANG Piplres dan Pileg April 2019, rakyat perlu mempertimbangkan secara seksama calon-calon pemim­pinnya. Di satu sisi pilpres dan pileg menyajikan banyak ca­lon berkualitas dengan pro­gram kerja dan rekam jejak yang baik, berintegritas dan kepemimpinan tangguh dan di sisi lain bermunculan para politisi dengan modal uang, wacana tanpa kerja nyata, terindikasi koruptif dan abai terhadap kepentingan rakyat. Rakyat harus kritis melihat rekam jejak para politisi ter­sebut. Salah memilih akan berakibat fatal. Kepentingan rakyat lima tahun ke depan kembali dikorbankan.

Menimbang secara kritis rekam jejak calon pelayan rakyat bukan tanpa alasan. Perilaku para pejabat (ekse­kutif, yudikatif maupun legis­latif) yang terlibat korupsi justru semakin merajalela lima tahun terakhir. Banyak pejabat di pusat dan di daerah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK (Komisi Pemberan­tasan Korupsi). Hal ini sema­kin jelas dari hasil analisis Transparency International pada tahun 2017 lalu yang mencatat bahwa indeks per­sepsi korupsi (Corruption Perseption Index (CP) Indo­nesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia. Pada tahun 2017 lalu, Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang mengutip rilis yang pernah dikeluarkan Har­vard Bussiness Review per Oktober 2017, indeks korup­si Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Sedang­kan negara tetangga Malaysia lebih tinggi di angka 50.Kon­disi ini semakin mempersulit terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kekayaan negara hanya di­nikmati segelintir orang.

Seorang filsuf Inggris ber­nama Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) membe­rikan sebutan terhadap po­litisi yang memiliki hasrat besar untuk memiliki benda-benda untuk kepentingan pribadi dengan istilah politisi posesif. Menurutnya politisi posesif dalam menjalankan amanah politiknya lebih mementingkan benda-benda pribadi. Benda-benda pribadi ini tidak dapat dibagikan kepada orang lain, melainkan hanya untuk kepen­tingan pribadi, kelompok, dan golongan. Mengapa politisi posesif berorientasi pada ben­da-benda pribadi? Sebab me­reka hanya ingin memiliki hasrat besar untuk memiliki benda-benda pribadi tersebut.

Berpolitik bukan lagi soal mensejahterakan rakyat ba­nyak, melainkan demi me­menuhi hasrat kepemilikan harta kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Ketika para politisi tersebut menguasai semua jabatan politik, maka negara tinggal menunggu waktu menuju kemunduran dan kehancuran total. Bebe­rapa negara Afrika seperti Somalia, Sudan dan lain-lain mengalami kehancuran tragis karena perilaku korup para pemimpinnya. Politisi-politi­si posesif menyebabkan ke­hancuran karena mengeruk keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Ini yang sedang dipertontonkan segelintir politisi korup di negeri ter­cinta ini.

Rakyat harus bersatu men­cegah berkuasanya para po­litisi posesif. Strategi terbaik adalah rekam jejak para calon dikaji secara kritis. Durasi waktu kampanye enam bulan perlu dimanfaatkan untuk menimbang rekam jejak dan program kerja. Sikap kritis pemilih (rakyat) menjadi sa­lah satu strategi hadirnya politisi yang berjiwa pelayan (servant). Politisi pelayan bukan hanya hadir saat musim pemilu, tetapi setiap waktu hadir memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat.

Pemimpin yang Melayani

Pada era modern, kepe­mimpinan kelayan pertama kali diperkenalkan oleh Ro­bert K. Greenleaf (1904-1990) pada tahun 1970-an. Istilah ini berasal dari dua suku kata yaitu leader dan servant. Kedua istilah ini “Oxymoron” karena memainkan dua pe­ran yang berbeda dalam satu waktu, melayani (serve) dan memimpin (lead).

Sikap ini muncul dari pera­saan tulus dari dalam hati dan memiliki kehendak kuat un­tuk melayani orang lain baik dalam komunitas politik, bisnis, agama maupun sosial. Pemimpin melayani kebutu­han orang-orang yang dipim­pinnya. Ia membangun dan mengembangkan mereka dengan sepenuh hati. Ia men­gosongkan diri tanpa memen­tingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Benda-benda material, ke­kuasaan, harta yang dimiliki sebagai sarana untuk men­capai kesejahteraan bersama.

Orientasi utama pemimpin pelayan adalah rakyat yang dilayani. Bagi mereka, jabatan hanyalahamanah dan sarana membangun dan member­dayakan sesama manusia. Segala kepemilikanharta ke­kayaan, kekuasaan, dan ke­muliaan semata-mata demi kepentingan rakyat. Sejarah mencatat, tokoh-tokoh pe­mimpin pelayan hadir me­warnai jagat politik misalnya Nelson Mandela, tokoh pem­bebasan Afrika Selatan dari politik rasialisme.

Ketika menjabat sebagai Presiden tahun 1994, Nelson Mandela menyisihkan gaji­nya untuk anggaran sosial dan bantuan kepada anak-anak miskin. Jose Mujica, Presiden Uruguay (2010-2015). Ia seorang pejabat tertinggi di negara tersebut, namun memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Saat pendahulunya memilihi ting­gal di istana presiden, ia justru memilih tinggal di rumah sederhana, bercocok tanam dan menyisihkan 90 % gaji­nya untuk orang miskin yang membutuhkan. Represen­tasi pemimpin pelayan di republik ini hadir dalam sosok-sosok hebat seperti Joko Widodo (Presiden RI ke-7). Ia adalah presiden rakyat, sederhana dan mem­posisikan diri sebagai ra­kyat kebanyakan. Kemudian Wali Kota Surabaya, Tri Ris­maharini. Ia melayani dengan hati dan selalu mengutama­kan kepentingan masyarakat Surabaya. Kata-katanya yang sering terngiangadalah jangan merasa jadi pejabat, jadilah pelayan rakyat.

Sistem demokrasi telah memberikan peluang besar kepada rakyat untuk melahi­rkan tokoh-tokoh hebat re­publik ini seperti Jokowi, Tri Rismaharini atau tokoh-tokoh dunia seperti Nelson Man­dela dan Jose Mujica. Pemi­lu2019 menjadi ajang meman­faatkan peluang tersebut dengan melahirkan tokoh-tokoh yang punya idealisme tinggi untuk memberdayakan dan membangun masyarakat, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan lahir dan batin. Para politisi tersebut perlu diberikan panggung dan meminimalkan berkuasanya kembali para politisi posesif yang memiliki orientasi uta­ma untuk mengeruk harta kekayaan, kekuasaan dan kemuliaan duniawi.

Kriteria Pemimpin Pe­layan

Pemilu 2019 menjadi ajang penentuan arah dan tujuan republik ini. Para politisi ter­pilih menjadi indikator ke­berhasilan pembangunan ke depan. Untuk mendapatkan pemimpin pelayan pada pe­milu 2019 ini, beberapa kri­teria yang menjadi bahan pertimbangan memilih calon pemimpin sebagai berikut.

Pertama, visi misi dan pro­gram kerja. Rakyat harus mengetahui mau berbuat apa setelah terpilih. Visi dan program kandidat relevan dengan kebutuhan rakyat di bidang peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan eko­nomi, dan lain-lain. Pilihlah calon pemimpin yang me­miliki keseriusan memper­baiki nasib bangsa.

Visi misi dan program dapat menjadi sarana kontrol untuk mengingatkan janji-janji po­litik.Kedua, konsisten.Pemim­pin yang konsisten dalam kata dan tindakan sangat dibutuhkan. Kita harus mengakui,panggung politik tanah air sedang dikuasai segelintir politisi yang suka berubah-ubah. Pasca terpilih, sikap dan perilakunya berubah. Lupa dengan rakyat yang te­lah mempercayakan amanah kekuasaan. Karena itu pilihlah calon yang memiliki komitmen, taat, tidak berubah-ubah atau plintat-plintut dalam mem­perjuangkan nasib rakyat kecil.Ketiga, otentik. Otentik berarti apa adanya, tidak pura-pura, orisinil, tulus, tidak menggunakan topeng-topeng demi memenuhi ambisi po­litik. Rakyat bosan dengan politisi yang tidak tampil apa adanya.

Rakyat hanya butuh pemim­pin yang secara intrinsikjujur, berintegritas, dapat dipercaya dan terbuka. Pilihlah pemim­pin yang otentik! Keempat, bersih dari perilaku koruptif. Perilaku koruptif merupakan perbuatan imoral karena mengambil hak-hak orang lain. Pemilu 2019 menjadi ajang untuk menyeleksi dan memilih para kandidat yang bersih dari perilaku koruptif.

Keempat hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan rakyat untuk melahirkan calon-calon pelayan rakyat lima tahun ke depan. Kareka itu kaji rekam jejak calon se­cara kritis dan pilih calon pemimpin yang mendekati kriteria sebagai pemimpin pelayan lima tahun ke depan. Nasib republik ini berada di jalur yang benar apabila ra­kyat memberikan kepercay­aan kepada calon-calon ber­kualitas, sehingga muncul para pemimpin yang bersifat melayani dan merakyat.Se­baliknya nasib bangsa sedang dipertaruhkan apabila rakyat memberikan kesempatan kepada segelintir politisi po­sesif untuk menguasai ber­bagai jabatan politik di ne­gara tercinta ini. (*)

*Kandidat Doktoral Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan Spesifi­kasi Kajian Research Kepemimpinan Pendidikan

 

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.