Masyarakat Diminta Awasi Dana Desa

NGAMPRAH– DPRD Kabupaten Bandung Barat meminta masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu agar anggaran bagi pembangunan serta kemajuan ekonomi di desa itu bisa lebih transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat. Bahkan, pengawasan dari masyarakat itu perlu dilakukan agar tidak diselewengkan oleh pemerintahan desa.

“Dana desa itu memang untuk kemajuan di desa sehingga dibutuhkan peran atau pengawasan dari masyarakatnya. Karena sejak awal perencanaan itu semua harus transparan. Apalagi pada saat pelaksanaannya. Sekarang keterlibatan masyarakat sangat penting, itu untuk mengawasi bersama penggunaan dana desa ini,” tegasWakil Ketua DPRD KBB Sunarya Erawan, di Padalarang, kemarin.

Sunarya mengatakan, pemerintahan desa harus memiliki perencanaan yang matang agar penggunaan dana desa tepat sasaran. Namun, hal itu juga harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat.

“Perencanaanya sudah jelas harus disesuaikan dengan segala kebutuhan masyarakat. Lalu apa saja yang harus diprioritaskan. Terpenting lagi itu harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka,” kata Sunarya.

Sunarya mengungkapkan, selama ini masih banyak permasalahan di desa yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan desa. Diantara persoalan tersebut yakni seperti pembangunan insfratruktur jalan, pertanian, irigasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Memang ada beberapa masalah yang prioritas harus diselesaikan. Namun, faktanya sampai saat ini desa belum sanggup menyelsaikannya,” ujarnya.

Namun demikian, Sunarya mengatakan, bahwa yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah Bumdes. Pasalnya, saat ini masih banyak Bumdes di Bandung Barat yang tidak aktif.

“Dampaknya banyak masyarakat yang menjadi sasaran empuk oleh rentenir. Padahal, jika Bumdes ini bisa berjalan, itu dapat membantu masyarakat. Sehingga masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk dagang seperti gorengan pun, itu tidak lari pinjam ke rentenir,” ungkapnya.

Sunarya berharap dengan besarnya ADD yang didapatkan oleh desa, itu bisa terlihat geliat pembangunan-pembangunan oleh desa.

“Intinya penyelesaian masalah yang bisa dijangkau oleh desa, ya itu harus cepat dikerjakan,” ucapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan