JAKARTA – Simpang siur informasi gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada, Jumat (28/9) membuat resah publik. Awalnya Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan akan terjadi tsunami setelah gempa, namun kemudian ditarik. Namun, tak lama kemudian tsunami setinggi lebih dari 3,5 meter terjadi.
Akibatnya jumlah korban tewas akibat tsunami dan gempa mencapai 1.203 orang. Padahal, informasi pertama yang dirilis BMKG akan terjadi tsunami dijadikan sebagai alarm warga Kota Palu, Donggala dan wilayah Sulteng. Bahkan, warga di Kota Palu dan Donggala khususnya sudah bepergian mencari tempat lebih tinggi. Sayang, penarikan atau pencabutan informasi tsunami itu membuat warga tetap berada di tempat tinggal mereka dan 2-3 menit kemudian terjadi tsunami.
Atas kesalahan informasi tersebut, ratusan warga Palu dan Donggala meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka. Atas dasar itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, lembaga publik bukan hanya Kementerian Informasi dan Informatika (Keminfo) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan informasi yang benar dan terukur kepada masyarakat.
”Lembaga publik itu tidak hanya Keminfo, tapi lembaga Pemerintah pada umumnya yang dibiayai APBN, harus menyampaikan infomasi yang benar. Iinformasi harus disampaikan terukur. Makannya tadi seperti gempa di Palu dan Donggala, saya sampaikan ini bagian dari pada keterbukaan Pemerintah,” kata Rudiantara kepada wartawan di silang Monas, Jakarta, kemarin (30/9).
Dikatakan Rudiantara, salah satu langkah untuk meminimalisir terjadinya infromasi tak benar, Pemerintah lewat Forum Merdeka Barat 9 diharuskan mengaktifkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 untuk berkoordinasi antar Pemerintah, sebagaimana dilakukan saat penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
”Itu dilakukan melalui Forum Merdeka Barat 9, jadi apabila ada isu-isu yang bertentangan dengan informasinya, maka Forum Merdeka Barat 9 itu diaktifkan. Nah, kembali untuk yang penanganan gempa ini juga nanti Insya Allah dikoordinasi, tentu akan dilakukan oleh Pemerintah. Bentuknya apa, apakah seperti Inpres waktu gempa di Lombok, saya belum tau, tetapi Pemerintah all out,” ucapnya.
