Klaim Angka Kemiskinan Turun

SOREANG – Untuk mengatasi kesenjangan sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung mengklaim terus berupaya men­ekan angka kemiskinan.

Direktur Jenderal Pember­dayaan Sosial Kementrian So­sial RI Pepen Nazaruddin mengatakan, berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 3,6 juta jiwa, pada tahun 2016 angka kemisk­inan mencapai 7,6 persen.

Angka ini kemudian men­galami penurunan menjadi 7,3 persen pada 2017, dan sampai saat ini pada akhir tahun ini kembali turun men­jadi 6,7 persen.

Menurutnya, penurunan ini tidak terlepas dari kinerja Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan Kabupaten Bandung. Sebab, untuk pertama kali di Indo­nesia, Pemkab Bandung men­jadi pelopor integrasi apli­kasi Program Perlindungan Sosial (PPS).

’’Penanggulangan kemisk­inan, ini dimotori SLRT Sa­bilulungan yang berkolabo­rasi SLRT dengan sistem in­formasi kesejahteraan sosial- Next generation,”jelas Pepen kepada wartawan ketikan ditemui kemarin. (12/11).

Dia menuturkan, SLRT Sa­bilulungan merupakan pelopor integrasi PPS. Sehingga, dengan inovasi ini dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Dia menyebutkan, lebih dari 60 SLRT se Indonesia sudah terbentuk sebelumnya. Namun, SLRT Sabilulungan dinilai paling cepat dan men­galami progres kemajuan.

Walau jadi yang paling mu­da pembentukkannya, SLRT Sabilulungan ini punya progres cepat. Kerja bersama, solid, profesional dan semua bisa terakses oleh SLRT dalam segala hal penanganan ke­miskinan,” jelas Pepen.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Nina Setiana menjelaskan, melalui integrasi aplikasi pi­haknya bersama SLRT Sa­bilulungan akan lebih cepat dan akurat dalam memberi­kan pelayanan kepada warga miskin dan rentan miskin.

Dengan begitu, tidak akan ada lagi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang salah sasaran.

’’Tentunya dengan kesigapan seluruh jajaran Pemkab Bandung termasuk para fasilitatornya yang sangat kritis menanggapi laporan dari warga. Dalam ap­likasi ini, usernya adalah fasili­tator,” ujar Nina.

Selain itu, Perda SLRT saat ini menjadi pedoman. Bahkan, sebanyak 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung telah memiliki Pus­kesos. (yul/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan