Bandung – Kendati menjadi salah satu kawasan merah bencana, namun Jawa Barat tidak memiki dana siap pakai (on call). Dengan kata lain, Jabar hingga saat ini Jabar tidak pemetaan penanganan jangka pendek dan jangka panjang saat bencana.
”Saya sangat menyayangkan saat banyak bencana terjadi seperti banjir saat ini, kita tak punya dana siap pakai (on call). Minimal untuk penanganan jangka pendeknya (memberikan bantuan untuk para korban. Red),” tutur Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady kepada Jabar Ekspres, kemarin (22/3).
Dengan tidak adanya dana on call, maka tidak salah jika pemerintah hingga saat ini kerap terlambat dalam penanganan jangka pendek. Sebab, selalu sulit mengeluarkan anggaran untuk bencana alam.
”Meskipun ada dana SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), tetapi uang tersebut tidak bisa digunakan dan habis digunakan yang biasanya dipakai untuk biaya tahun berjalan,” ungkapnya.
”Paling di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Itu pun nilainya pasti kecil karena OPD ini setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran paling kecil dibandingkan dengan OPD lainnya,” jelasnya.
Untuk nominal dana tanggap bencananya, terang dia, minimal Rp 5 miliar bisa dialokasikan untuk satu kabupaten/kota. Namun demikian, mekanisme yang paling mudah adalah dana tersebut ada di Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing wilayah. Sehingga, saat terjadi bencana, mekanismenya bisa antar Sekda yang dinilai secara admnistrasi birokrasi pencairan dananya akan lebih mudah dibandingkan jika dialokasikan di setiap OPD yang terkait menanganani masalah banjir, longsor dan bencana lainnya.
”Lebih baik lagi Rp 50 sampai Rp 100 miliar. Sebab, Pemprov Jabar di era 2009 pernah punya dana tanggap bencana sebesar itu tetapi karena waktu itu bencana tidak ada. Maka dana tersebut seiring dengan waktu hilang sama sekali dan memang diakui ada permainan oknum juga. Sehingga dana on call ini akhirnya ditiadakan,” terangnya.
Selain solusi dana on call, pihaknya pun menilai solusi jangka menengahnya adalah relokasi korban bencana baik banjir maupun longsor ke rumah susun yang jauh dari daerah bencana. Terutama pembangunan rumah susun yang mempertimbangkan jarang rumah susun tersebut dengan sumber ekonominya.
