Jumlah Bangunan di KBU Tidak Jelas

48
spbu lembang
DATA KBU: Pemkab tak memiliki jumlah data bangunan di KBU, sementara bangunan SPBU yang bermasalah baru berdiri.

NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat tidak memiliki data luas Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tak hanya itu, luas areal dan jumlah bangunan di KBU juga tidak dimiliki oleh Pemkab. Padahal di kawasan resapan air ini, berbagai bangunan baru, terutama di sektor pariwisata terus bermunculan setiap tahun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KBB Ade Zakir mengakui tidak memiliki luas wilayah KBU yang masuk Kabupaten Bandung Barat. Selain luas KBU, pihaknya juga tidak mengantongi berapa jumlah yang sudah terbangun di KBU. Menurut dia, untuk mengetahui luas areal yang terbangun di KBU saat ini, dibutuhkan foto citra satelit.

Foto tersebut juga untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung wilayah KBU, sehingga diharapkan tidak melebihi kapasitas. “Seharusnya, yang membuat citra satelit ini pemerintah provinsi. Sebab, KBU kan bukan cuma KBB, tapi juga meliputi Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung,” katanya baru-baru ini.

ads

Meski demikian, dia menambahkan, untuk memproteksi kelebihan daya tampung pembangunan di KBU, pihaknya berpegang pada aturan, termasuk RTRW. Untuk itu, pembangunan di KBU pun harus melalui prosedur ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi gubernur.
“Idealnya memang, kami punya data existing bangunan-bangunan di KBU saat ini, sehingga jika sudah di batas daya tampung, kami tak akan menerbitkan IMB lagi untuk kawasan itu. Sesuai dengan Perda KBU, IMB di kawasan itu harus melalui rekomendasi gubernur. Luas bangunan pun hanya diperbolehkan 20% dari total lahan. Sementara sisanya, untuk lahan terbuka hijau,” katanya.

Selama 2017, menurut Ade, DPMPTSP KBB menerbitkan 290 IMB, turun dari tahun 2016, yakni 362 IMB. Namun, dia tak memerinci berapa total IMB khusus untuk wilayah KBU. Sesuai RTRW wilayah KBB, daerah KBU diperuntukan bagi pembangunan tempat-tempat wisata, seperti hotel dan restoran. Hal itu sesuai dengan iklim dan geografi daerah tersebut yang mendukung pengembangan sektor pariwisata. “Untuk tempat wisata, ada retribusi yang masuk ke PAD di samping memang masyarakat bisa menikmati tempat wisatanya. Selain itu, tempat wisata juga bisa membuka lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung, Permukiman, dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB Yoga Rukma Gandara mengungkapkan, pihaknya juga sulit mendata bangunan tidak berizin di KBU. Hal ini menyebabkan pengendalian bangunan di kawasan itu tidak optimal. “Memang seharusnya ada update data soal bangunan lama dan baru. Karena pembangunan setiap tahun terus bertambah,” tandasnya. (drx)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.