Jabar Idealnya Jadi 40 Daerah

90
PALING MAJU: Calon Gubernur Jawa Barat Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dalam sebuah acara belum lama ini. Dia menyebutkan untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat sudah seharusnya Provinsi Jawa Barat idealnya dimekarkan menjadi 40 daerah, karena provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sama dimekarkan jadi 38.

SUKABUMI – Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan, daerah di Jawa Barat idealnya dimekarkan menjadi 40 kota/kabupaten. Apalagi jumlah penduduknya mencapai 47 juta jiwa.

”Jawa Timur saja yang jumlah penduduknya 40 juta jiwa daerahnya ada 38. Jadi kita idealnya di 40 untuk Jawa Barat,” ujar Ridwan usai curah gagasan bersama tokoh pemekaran di kabupaten Sukabumi kemarin (9/4).

Oleh karena itu, pasangan Rindu –sebutan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) akan memperjuangakn daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Bahkan sebanyak 10 hingga 18 DOB. ”Mudah mudahan kemenangan rindu mengakselerasi pemekaran daerah. Dari 18 CDOB ini, akan dikaji kesiapan infrastruktur dan SDMnya,” ucapnya.

Sebab, kata Ridwan, ada ketidakadilan dalam pelayanan di masyarakat. Apalagi dengan cakupan luasan wilayah yang ada saat ini. ”Jatim (Jawa Timur) penduduk daerahnya sedikit, tetapi daerahnya ada 38. Kita di Jawa Barat, penduduknya banyak, tapi daerahnya hanya 27,” ungkapnya

Pemekaran ini, kata Ridwan Kamil, merupakan bentuk pelayanan ke masyarakat bisa lebih dekat. Hal itu tentu saja pembangunan infrastruktur di daerah bisa lebih cepat. ”Ujung-ujungnya Jabar menjadi provinsi paling maju se Indonesia. Inilah komitmen pasangan Rindu. Tentu saja dibantu oleh orang-orang yang berada di pusat,” terangnya.

Meskipun permasalah tentang pemekaran saat ini ialah moratorium. Namun menurutnya, moratorium merupakan keputusan politik. Sehingga pasangan Rindu akan melobi politik agar moratorium dicabut. ”Saya punya akses baik di politik nasional. Kalau menang akan melakukan lobi politik,” pungkasnya.

Di tempat sama ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, ada dua hal yang menjadi alasan moratorium pemekaran daerah di Indonesia. Pertama pemerintah fokus terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga keuangan dipakaian untuk membangun infrastruktur. ”Kalau infrastruktur sudah selesai dibangun, proses pemekaran akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Selain itu, hasil evaluasi dari 228 daerah yang sudah dimekarkan sejak 1999 hingga 2014, 75 persenya mengalami kegagalan. ”Hasil evalusianya 75 persen gagal,” ucapnya.

Tetapi kata Reni, semua itu bukan menjadi alasan. Apalagi bagi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi, pemekaran merupakan suatu kebutuhan. Sebab, akses masyarakat ke pusat pemerintahan cukup jauh. ”Pemekaran bukan lagi proses yang harus ditinjau dari sisi politis. Akan tetapi, didasarkan asas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh haknya sebagai warga negara,” ungkapnya.

Makanya, kata dia, sejak 2004, dirinya terus mengawal dan menggunakan hak inisiatifnya secara pribadi untuk mengusulkan pemekaran di Kabupaten Sukabumi Utara dan Kabupaten Sukabumi Selatan. Bahkan, usulan tersebut telah dirancangnya ke dalam rancangan undang-undang. ”30 September nyaris dimekarkan. Tetapi, seluruh daerah pemekaran di Indonesia dibatalkan secara menyeluruh. Bahkan, pada 2014 hingga saat ini, pemerintah melakukan moratorium,” terangnya.

Padahal, hingga saat ini, ada 314 daerah yang diusulakn dimekarkan. Akan tetapi, pemerintah tidak bergeming. ”Iya pemerintah pusat tidak bergeming,” pungkasnya. (bon/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.