Integritas Paslon Gubernur dan Keberpihakan ASN

Penemuan atau adanya tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar yang mendapati Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpihak pada salah satu calon, baik itu di Pilgub maupun di pemilihan Bupati atau Wali Kota menunjukkan betapa ketatnya persaingan dalam Pilkada 2018. Terlebih, pasangan calon, khususnya incumbent banyak yang menggunakan ASN, termasuk kepala desa untuk mendukung tersebut agar dapat terpilih kembali dalam Pilkada 2018.

Ini sebetulnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari seorang incumbent yang seharusnya secara kalkulasi tentunya memiliki posisi keunggulan kompetitif dibandingkan pasangan calon pendatang baru. Tapi cara-cara seperti ini yang memanfaatkan atau menggiring ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu itu merupakan satu bentuk pelanggaran yang harusnya tidak boleh terjadi dalam pesta demokrasi.

Adanya laporan ketidaknetralitasan ASN di Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Cirebon bisa saja diawali dari kepentingan Pilkada kabupaten. Tapi, juga dapat mendorong atau dapat mendukung pasangan calon di level provinsi. Sehingga netralitas dipertaruhkan di kabupaten-kabupaten tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlu peran serta dari masyarakat bahwa bukan sekadar Bawaslu yang menjaga, memonitoring dan mengawal kualitas dari pesta demokrasi di Jawa Barat.

Walaupun adanya statement bahwa ASN yang memerlukan info mengenai calon bupati atau calon gubernur. Tapi hal itu sebetulnya tidak harus atau tidak melulu benar. Sebab, hampir bisa dipastikan bahwa ASN itu merupakan tipe pemilih rasional. Di mana, mereka itu sudah cukup memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi.

ASN memiliki pemahaman yang lebih atau di atas rata-rata dibandingkan masyrakat awam kebanyakan. Karena itu ASN sipil negara biasanya lebih paham betul masing-masing personal atau pasangan calon yang sudah ada.

Mereka bahkan bisa menakar, para paslon sudah terdaftar dan sudah ditetapkan oleh KPUD. Mereka juga sudah jauh-jauh hari tentunya sudah bisa mengetahui manakah dari pasangan calon yang paling berkualitas, paling comfortable, dan paling qualified untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

Kendati demikian, dari sisi ASN sebaiknya mereka harus cerdas membaca kondisi situasi agar tidak terbawa ke dalam kondisi yang memang dinginkan oleh seorang incumbent dalam Pilkada ini. Untuk itu dibutuhkan satu integritas yang kuat dari aparatur sipil negara tersebut.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan