Integritas Paslon Gubernur dan Keberpihakan ASN

54

Penemuan atau adanya tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar yang mendapati Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpihak pada salah satu calon, baik itu di Pilgub maupun di pemilihan Bupati atau Wali Kota menunjukkan betapa ketatnya persaingan dalam Pilkada 2018. Terlebih, pasangan calon, khususnya incumbent banyak yang menggunakan ASN, termasuk kepala desa untuk mendukung tersebut agar dapat terpilih kembali dalam Pilkada 2018.

Ini sebetulnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari seorang incumbent yang seharusnya secara kalkulasi tentunya memiliki posisi keunggulan kompetitif dibandingkan pasangan calon pendatang baru. Tapi cara-cara seperti ini yang memanfaatkan atau menggiring ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu itu merupakan satu bentuk pelanggaran yang harusnya tidak boleh terjadi dalam pesta demokrasi.

Adanya laporan ketidaknetralitasan ASN di Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Cirebon bisa saja diawali dari kepentingan Pilkada kabupaten. Tapi, juga dapat mendorong atau dapat mendukung pasangan calon di level provinsi. Sehingga netralitas dipertaruhkan di kabupaten-kabupaten tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlu peran serta dari masyarakat bahwa bukan sekadar Bawaslu yang menjaga, memonitoring dan mengawal kualitas dari pesta demokrasi di Jawa Barat.

Walaupun adanya statement bahwa ASN yang memerlukan info mengenai calon bupati atau calon gubernur. Tapi hal itu sebetulnya tidak harus atau tidak melulu benar. Sebab, hampir bisa dipastikan bahwa ASN itu merupakan tipe pemilih rasional. Di mana, mereka itu sudah cukup memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi.

ASN memiliki pemahaman yang lebih atau di atas rata-rata dibandingkan masyrakat awam kebanyakan. Karena itu ASN sipil negara biasanya lebih paham betul masing-masing personal atau pasangan calon yang sudah ada.

Mereka bahkan bisa menakar, para paslon sudah terdaftar dan sudah ditetapkan oleh KPUD. Mereka juga sudah jauh-jauh hari tentunya sudah bisa mengetahui manakah dari pasangan calon yang paling berkualitas, paling comfortable, dan paling qualified untuk menjadi pemimpin suatu daerah.

Kendati demikian, dari sisi ASN sebaiknya mereka harus cerdas membaca kondisi situasi agar tidak terbawa ke dalam kondisi yang memang dinginkan oleh seorang incumbent dalam Pilkada ini. Untuk itu dibutuhkan satu integritas yang kuat dari aparatur sipil negara tersebut.

Di sisi lain, begitu besarnya demografi dan geografi membuat paslon gubernur menggunakan berbagai strategi dalam memenangkan pilkada ini. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan cara membuat janji-janji yang akan dilaksanak ketika mereka terpilih.

Sebagai contoh janji membuat kios pasar gratis, tentunya ini adalah satu bentuk kepedulian pasangan calon kepada masyarakat yang ingin melihat daerahnya menjadi maju. Bisa meningkatkan roda ekonomi rakyat.

Janji ini sebetulnya tidak hanya cukup, jika hanya diucapkan. Tapi juga harus dapat dibuktikan dalam bentuk tertulis. Bahkan, bila perlu bisa dilakukan satu bentuk kontrak politik atau kontrak sosial terhadap masyarakat.

Sebab, mereka menjanjikan hal ini kepaa masyarakat pemilih yang tentunya masyarakat pemilih harus juga bisa menagih janji tersebut ketika sang pasangan calon tersebut memenangkan pilkada Jawa Barat.

Menggunakan janji merupakan hal yang baik dan sah dilakukan. Dengan catatan, seiring sejalan antara memikirkan, kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Dan tentunya harus bisa mewakili kepentingan wilayah utara, selatan, timur, maupun barat.

Yang tidak kalah penting, masyarakat Jawa Barat merupakan elemen elit yang harus bisa mengidentifikasi apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh paslon gubernur. Harus ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.