85

HMI Sorot Penegakkan Hukum

GELAR DISKUSI: Himpunan Mahasiswa Indonesia saat menggelar acara Diskusi Mingguan bertajuk “Indikasi Keterlibatan Pejabat Daerah dalam Tindakan Pidana Korupsi”, kemarin.

BANDUNG – Menyikapi persoalan tindak pidana ko­rupsi yang terjadi di wilayah hukum Jawa Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Jawa Barat (Bad­ko Jabar) ambil sikap. Pihaknya menggelar acara diskusi ming­guan bertajuk ”Indikasi Ke­terlibatan Pejabat Daerah dalam Tindak Pidan Ko­rupsi: Peran Aparatur Ne­gara dalam Melakukan Penga-wasan dan Penindakan”. Kegiatan tersebut di gelar di Kios Me Cafee Jalan Tubagus Ismail No 17, Sekelola Bandung, kemarin (7/12).

”Kalau kita melihat hari ini, para Aparatur Penegak Hukum (APH) menanggulangi tindak pidana korupsi, sebenarnya dalam kategori yang bagus. Artinya memang hari ini ada progresitivitas yang dilakukan APH yang dilakukan di Jawa Barat. Namun memang dibe­berapa kasus kita ketahui memang bahwa kasus ko­rupsi atau pemberantasan korupsi seseorang seolah tebang pilih,” kata Firman Hakim selaku Wakil Sekreta­ris Umum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah pada Badko HMI Jabar pada Jabar Ekspres, kemarin.

Lebih lanjut Firman menilai sejumlah kasus yang terjadi seolah ada kaitan dengan fenomena perpolitikan yang terjadi saat itu. Dia menyon­tohkan saat pemilihan Wali Kota Cimahi. Dimana saat itu petahana menurut berbagai survey akan kembali menang, secara elektabilitas berada di atas 80 persen.

“Sudah banyak yang mepre­diksi, dipastikan bisa dua priode. Kemudian masuk kasus korupsi, akhirnya kalah dan sekarang menjadi terpi­dana tipikor,” ungkapnya.

Beberapa kasus lainnya, sebut Firman ketika istri Bu­pati Bandung Barat menya­lonkan diri, tiba-tiba Abuba­kar tersandung kasus korup­si dan menjadi tahanan KPK.

”Artinya, harus kita lihat bahwa ada kemungkinan da­lam hal ini kasus-kasus tipikor yang diungkap di Jabar mua­tan politik. Contoh kabupaten Bandung barat, istri petahana dicalonkan, tapi pada saat itu bupati di TSK (tersangka) korupsi, akhirnya istrinya pun kalah. Begitupun di Subang ketika pengundian selesai, sudah keluar nomor jadi ter­sangka, kemudian masuklah,” tandasnya.

Begitupun menghadapi Pe­milu 2019 di mana di dalam­nya ada Pemiliha Presiden dan wakilnya. Kemungkinan aparat penegak hukum ber­main politik sangat rentan.

”Artinya, yang harus kita lihat hari ini. Di 2019 akan terjadi pemilihan presiden oleh sebab itu, ada kemun­gkinan aparat penegak hukum, ada indikasi politik di dalam­nya,” sambungnya.

Meski demikian, HMI Bad­ko Jawa Barat masih percaya para penegak hukum masih mempunyai profesionalitas tinggi, agar kesan tebang pilih tidak menyemat pada kesa­tuan mereka.

”Harapannya ke depan, Polda, Kejati dan stakeholder yang berwenang melakukan pengawasan harus bersiner­gis dalam melakukan penga­wasan korupsi sehingga tidak terlihat tebang pilih dalam melakukan pemberantasan.”

”Dalam kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, tentu ini harus dika­wal oleh kita semua. Supaya kasus ini berjalan, dan diung­kap sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya selesai di situ, karena kalau kita ketahui ko­rupsi itu extra ordinary crime, yang dia mengandung unsur TSM, terstruktur, sistematis dan masif,” tambahnya.

Disinggung langkah yang akan dilakukan HMI, pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap kasus-kasus yang telah ditangani APH, baik oleh Kejati atau pun Polda. ”Baik dalam bentuk audensi atau­pun bentuk lain. Termasuk mungkin kalau dibutuhkan mendorong presure, harus melakukan demonstrasi di­jalanan itu jalan terakhirakan kami lakukan selaku maha­siswa,” tegasnya.

Sementara itu Kanit IV Sub­dit III Dit Reskrimsus Polda Jabar, Kompol Nanang Suk­majaya, SH, menyebutkan secara institusi pihaknya sangat konsen dalam me­nangani kasus korupsi.

”Kami sangat konsen se­kali, sesuai dengan tugas kami. Kami bekerja tidak ber­dasar persepsi, tidak berdasar katanya, tapi kita bekerja berdasarkan fakta.Sesuai data yang diatur oleh KUHP, minimal data awal itu penyeli­dikan. Kalau minimal kita sudah memiliki dua alat bukti, baru kita naikkan ke penyidikan, ini global, siapa pun. Kita tidak berbicara si­apa, pejabat apa, tidak. Po­koknya pelaku tipikor, kami tindak lanjuti, kami tegakkan. Jadi kalau pun misalnya ada persepsi A, persepsi B, ya itu mungkin sah-sah saja masy­arakat berpandangan seper­ti itu. Tapi kami sesuai dengan moto dari Kapolri sendiri, sangat kosen sekali, promoter,” ungkapnya. (ign)

BAGIKAN
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.