BANDUNG – Calon gubernur Jawa Barat Tubagus Hasanuddin mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melanjutkan kasus terhadap calon kepala daerah petahana yang terindikasi korupsi. Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Kang Hasan ini menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang akan menaikkan status para calon kepala daerah petahana yang diduga kuat terlibat kasus korupsi.
Meski begitu, dia yakin, KPK harus memiliki bukti yang kuat sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya kepada para calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi.
”Saya mendukung KPK untuk melanjutkan kasus terhadap calon kepala daerah petahana yang saat ini baru mulai tahap penyelidikan,” ujar Kang Hasan di Sekretariat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, kemarin (9/3).
Menurutnya, jika telah mempunyai barang bukti yang kuat terhadap para calon kepala daerah petahana yang saat ini kembali maju sebagai calon gubernur ataupun wali kota dan bupati. Dia yakin, KPK tidak takut untuk segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.
Sementara terkait gagasan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang akan mengubah sistem pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, menurut purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini, harus dilakukan dialog dan diskusi yang lebih mendalam.
Meski demikian, Hasan mengungkapkan, Hasanah memiliki tujuh program unggulan yang dicita-citakan untuk membangun Jawa Barat ke depan. Ketujuh program tersebut adalah program BogaGawe, JabarSeubeuh, Sakola Gratis, ImahReumpeug, JabarCageur, Turkamling, dan Molotot.com.
”Pembangunan di Jawa Barat tidak bisa dipisahkan dengan program pembangunan nasional. Sehingga kami mengacu kepada program pembangunan yang digulirkan Pak Jokowi (program Nawacita), untuk Jawa Barat ke depan,” paparnya.
Menyoal masalah pendidikan, Hasanuddin memaparkan, pihaknya akan merancang program Sakola Gratis. Usai menghitung-hitung anggaran yang ada, program tersebut bisa dilakukan dalam rangka pemenuhan pendidikan bagi masyarakat tak mampu.
”Kami menginginkan pembentukan dan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, bersumber daya, memiliki daya saing, serta beretos kerja tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan,” tutur Hasan.
Dia mengaku, program sekolah gratis bagi masyarakat tak mampu bukan tugas yang mudah. Tapi tetap bisa diselenggarakan. Terlebih, 30 persen sekolah di Tatar Pasundan berstatus negeri. Sementara itu, 70 persen adalah swasta.
