Harus Bisa Dongkrak Partisipasi Perempuan

Refleksi Hari Perempuan Internasional di Pilgub Jabar

32
HARAPAN LOLOS: Aksi ratusan massa dan simpatisan Partai Republik melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin (8/3). Massa berharap partai mereka diloloskan.

Bandung –Aktifis perempuan dari berbagai organisasi se-Jawa Barat menuntut para pasangan calon di Pilgub Jabar berkomitmen terhadap berbagai masalah perempuan. Tuntutan tersebut sebagai refleksi hari perempuan internasional yang jatuh setiap 8 Maret.

Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) Jawa Barat Apriyanti Marwah mengatakan, para mahasiswa ataupun aktifis perempuan dari berbagai organisasi seperti Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (disingkat GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) sepakat mendorong seluruh pasangan calon Pilgub Jabar untuk berkomitmen memperjuangkan isu-isu perempuan dan memiliki perhatian khusus pada perempuan.

”Salah satunya berkomitmen meningkatkan partisipasi politik perempuan. Bukan sekadar objek saja,” tutur Apriyanti kemarin (8/3) .

Lihat Juga:  Raffi Terus Pantau Cedera Essien

Dia mengatakan, pasangan calon harus bisa meningkatkan angka partisipasi perempuan dan mendorong perempuan terlibat dalam sektor pemerintahan. Hal ini harus terbangun dari tingkat desa hingga provinsi.

”Utamanya, masalah yang krusial adalah pasangan calon harus mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menyediakan layanan persalinan dan kesehatan yang lebih dekat khususnya daerah-daerah tertinggal,” jelasnya.

”Tidak lupa, pasangan calon pun harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan politik, berkomitmen tidak terlibat dalam politik uang dan mewujudkan politik yang santun,” sambungnya.

Di samping itu terang dia, pasangan calon pun diharapkan dapat berkomitmen melalui kebijakannya yaitu penguatan keterampilan bagi perempuan, menyediakan rumah pelatihan dan pembinaan ekonomi kreatif.

Lihat Juga:  Nunggak Pajak, Harta Bisa Disita

”Dan memberikan kemudahan akses ekonomi terhadap para permpuan terutama perempuan kepala keluarga,” terangnya.

Dia juga berharap, pasangan calon mampu menurunkan angka kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan mendorong kebijakan yang lebih adil terhadap korban perempuan.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya, kata dia, soal pemberayaan perempuan dan generasi muda. Berdasarkan hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS menunjukkan, 1 dari 3 perempuan rentang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan.

Lihat Juga:  BPN Kabupaten Bandung Bidik 60 Ribu Tanah Sudah Bersertifikat pada 2018

”Lalu 1 dari 10 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dalam satu tahun terakhir, dan kekerasan masih banyak menyasar perempuan di Jabar terus terjad peningkatan, terutamanya di beberapa daerah yaitu, Sukabumi, Karawang sampai Pangandaran, seiring dengan juga meningkatnya pernikahan dan perceraian dini dibeberapa daerah seperti Indramayu, Cianjur dan Bogor,” paparnya.

Dia juga membeberkan, dari data Komnas Perempuan 2016,  Jabar masih menerbitkan kebijakan diskriminatif sejak 2009 sampai 2016. Menurut dia, dalam satu tahun terakhir, Jawa Barat setidaknya telah membuat delapan kebijakan diskriminatif yang tersebar dalam berbagai wilayah. (mg2/rie)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.