Gesitnya Pemerintah Menangani Gempa Sulteng

Oleh : Dwi Tanudi )*

 

JUM’AT 28 September 2018 sekitar pukul 14:00 WITA, gempa telah mengguncang sebagian besar wilayah di Sulawesi Tengah. Kota-kota besar yang termasuk dalam area gempa diantaranya adalah Palu dan Donggala. Gempa tidak datang sekali, tetapi beberapa kali sampai akhirnya yang terbesar mencapai 7,7 skala richter dengan pusat gempa di jalur sesar Palu – Koro. Gempa yang diindikasikan merupakan gempa dangkal tersebut berpotensi memicu tsunami, sehingga BMKG mengeluarkan peringatan tsunami dengan status siaga dan waspada. Potensi tsunami setinggi 0,5 – 3 meter untuk di area pantai Donggala bagian barat, sedangkan untuk bagian utara, Mamuju utara dan Palu bagian barat kurang dari 0,5 meter. Benar saja, tidak lama setelah itu tsunami menerjang Palu dan Donggala dengan tinggi ombak sesuai perkiraan. Area pantai tersebut merupakan area yang cukup padat dengan banyak aktivitas masyarakat.  34 menit setelah dikeluarkannya peringatan Tsunami, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami.

 

Berita ini dengan cepat sampai di Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi), segera Presiden Jokowi menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) namun gagal karena terganggunya komunikasi di tujuan. Arahan dengan cepat dikeluarkan Presiden Jokowi kepada para Staff dan Menteri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Wiranto diinstruksikan untuk segera melakukan penanganan gempa Sulteng, kerahkan segala jajaran dibawahnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI untuk melakukan penanganan darurat atas persitiwa ini: pencarian korban, evakuasi dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan. Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkominfo Rudiantara, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, Kepala BNPB Laksamana Muda TNI (Purn.) Willem Rampangile, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sudah tiba Palu pada Sabtu, 29 September 2018.

 

Minggu, 30 September 2018, Presiden Jokowi berada di Stadion R. Maladi, Solo. Susunan acara yang awalnya jalan sehat bersama itu berganti menjadi Doa Bersama untuk korban gempa dan tsunami di Sulteng. Setiap menit, setiap jam Jokowi terus mengikuti perkembangan penanganan di lokasi bencana gempa dan tsunami. Beliau perlu melihat langsung kondisi lapangan untuk dapat memberikan arahan lebih lanjut. Usai doa bersama Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Marsekal Suhartono  bergegas menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Surakarta untuk segera terbang menuju Palu. Tidak menggunakan pesawat Kepresidenan RI-1, Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat dengan ukuran yang lebih kecil, pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, digunakannya Boeing 737-400 TNI AU tersebut dikarenakan kondisi landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu yang ikut rusak akibat gempa. ”Landasan pacu yang bisa digunakan hanya sepanjang 2000 meter dari 2400 meter landasan pacu yang ada, dan kemarin saya bersama rombongan menggunakan jenis pesawat Boeing 737-400” jelas Hadi, seperti dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Minggu 30/09/2018.

Tinggalkan Balasan