Gerus Angka Tuna Karya dari Izin Usaha

57
Tubagus Agus Mulyadi S. Sos, Camat Lengkong

TITIK keberhasilan pemerintahan wilayah diukur dari berbagai sisi. Salah satunya menyentuh soal non-fisik, yaitu minimnya tuna karya.

Menurut Camat Lengkong Tubagus Agus Mulyadi S. Sos, angka tuna karya akan selalu ada di mana saja. Termasuk di wilayahnya. Tercatat, ada sekitar 400 orang tuna karya yang terdata di wilayah Kecamatan Lengkong pada 2018.

”Teknis berapa jumlah laki-laki dan perempuan termasuk usia masih kami update. Namun secara general dari laporan tiap kelurahan yang didata Karang Taruna ada sebanyak 400 orang,” kata Agus kepada Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Jumat (26/10).

ads

Secara umum, total populasi penduduk di Kecamatan Lengkong sebesar 71.333 orang (data BPS 2015). Angka itu terdiri atas Cijagra (11.255 orang), Turangga (14.547 orang), Lingkar Selatan (11.019 orang), Malabar (8.206 orang), Burangrang (10.367 orang), Cikawao (9.483) dan Paledang (6.456 orang).

Pria yang akrab disapa Tebe tersebut mengatakan, mengurangi tingkat kebutuhan kerja di sebuah daerah bisa dilakukan dengan cara pemetaan. Salah satunya dengan mendatangkan psikolog untuk mengetahui minat dan bakat.

Jika sudah diketahui, pihak kecamatan membuat pelatihan berjangka untuk tindak lanjut hasil tes psikologi. Misal, otomotif untuk lulusan SMK atau pengelolaan manajerial jual beli online untuk jurusan sosial.

”Jika sudah terdata dengan benar, perusahaan harus berkomitmen dalam menjaring tenaga kerja asli daerah,” ucapnya.

Jika persyaratan calon pekerja itu lolos, kata Tebe, tinggal memikirkan cara memantau perusahaan tetap berada pada komitmen awal: mempekerjakan putera daerah.

”Sistem pengawasannya, bisa berupa report absensi atau sistem berbasis aplikasi. Dengan kata lain, mempekerjakan tidak sebatas cara memuluskan syarat perizinan, tapi benar-benar menyediakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Pria yang kini menjabat Wakil Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung itu juga mengatakan, mengurangi angka tuna karya juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru. Serta adanya political will tentang ketenagakerjaan yang lebih spesifik.

Di wilayah Lengkong, tidak kurang dari 300 pengantar domisili izin usaha yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dari setiap perusahaan itu, kata dia, secara umum para pemohon bersedia menerima setidaknya dua orang warga sekitar wilayah sebagai pekerja pada perusahaanya.

”Jika 400 orang tuna karya tadi dikaitkan pada 300 pengantar domisili yang dikeluarkan, maka persoalan ini selesai. Tapi kan tidak segampang itu,” urainya lagi.

Dia mengaku, kerap menemui langsung pengusaha jika mereka meminta banyak pegawai. Dalam pertemuan itu, dia kerap menekankan sejauh mana komitmen perusahaan dalam mempekerjakan warganya. Tanpa ikut campur secara teknis terhadap pola rekrutmen di masing-masing perusahaan.

Terlebih lagi Kecamatan Lengkong tercatat memiliki sudah memiliki potensi pariwisata dengan adanya 67 hotel dan 90 bank serta puluhan rumah makan.

Tapi, kembali lagi, kewenangan kecamatan terbatas. Sekadar memberikan pengantar domisili. Sebab, kewenangan eksekusi izin keluar atau tidak, ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.

”Upaya menekan tuna karya itu alangkah baiknya juga dilengkapi regulasi peraturan daerah (Perda) tentang upaya para pelaku usaha dalam penanggulangan tingkat kebutuhan kerja warga Kota Bandung. Isinya, mengatur angka minimum rekrutmen warga di wilayah di mana perusahaan tersebut berdiri,” tuturnya. ”Ketika aturan itu dilanggar, ada sanksi,” tegasnya. (rie)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.