Gerindra Tantang KPK

Suap Meikarta, Buku Merah, Hingga Reklamasi

159
MINTA USUT TUNTAS: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono meminta agar KPK mengusut tuntas sejumlah kasus besar.

JAKARTA – Penanganan kasus korupsi yang melibatkan kelompok-kelompok besar dan para pejabat Negara masih belum maksimal. Namun, jika kasus korupsi yang melibatkan kepala-kepala daerah dan pegawai biasa langsung ditangani dengan cepat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono langsung menyambangi Gedung KPK. Dia menyerahkan sejumlah dokumen pendukung untuk mengusut tuntas kasus suap megaproyek Meikarta, kasus suap Buku Merah yang ikut menyeret nama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan kasus korupsi Reklamasi.

”Pertama, untuk menyerahkan sikap kita, kemudian ada beberapa tambahan dokumen. Terus kita minta KPK pertama untuk menindaklanjuti beberapa yang sedang diselidiki, supaya berani juga KPK. Pertama soal kasus Meikarta, kasus Buku Merah, apa segala macam, jadi nggak usah takut KPK untuk mengungkap keterlibatan. Apakah pengusahanya atau pejabatnya,” kata Ferry Juliantono kepada wartawan, kemarin (29/10).

Menurut Ferry, sejauh ini lembaga antirasuah yang dipimpin Agus Rahardjo itu hanya berani menindak kasus-kasus yang skalanya lebih kecil. Bahkan terlihat melempem jika berhadapan dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau penguasaha besar di bangsa ini.

”Kita sudah beranggapan bahwa KPK sudah terlalu beraninya sama yang kecil-kecil aja, tapi kurang berani sama yang besar-besar, itu tebang pilihnya sudah keterlaluan,” jelasnya.
Dikatakan Ferry, sejauh ini ada beberapa kasus besar yang belum diusut dengan baik oleh KPK, yakni kasus suap Meikarta, Kereta Api Cepat, Reklamasi Teluk Jakarta, kasus suap Buku Merah dan ada beberapa kasus besar lagi.

Dalam penyerahan dokumen ini, Ferry mengakui tidak mewakili Badan Pemenang Nasional (BPN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.
”Meikarta, KA Cepat, Reklamasi, Buku Merah dan segala macam. Nggak ada, hubungannya sama badan pemenangan. Ini kan laporannya udah ada. Nggak ada hubungannya sama tim Alpha. Ini temuan kita, sudah kita serahkan, sekarang KPK nya harus berani menindaklanjuti,” pungkasnya.

Lanjut Ferry, selain kasus-kasus suap dan korupsi yang dipaparkan, dirinya juga mengaku kasus impor yang menjadi polemik di Kementerian Perdagangan, Pertanian dan Bulog juga sudah diserahkan ke KPK.

”Iya yang impor kan sudah diserahkan ke KPK semua, tinggal KPK berani apa nggak. Kami datang ke sana untuk minta supaya KPK berani, dan kita kalau perlu tongkrongi terus,” ucapnya.
Selain itu, Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra itu menyinggung soal kasus pencekalan terhadap Taufik Kurniawan atas kasus korupsi yang melibatkannya. Buat Ferry, biarkan proses hukum tetap dijalankan. Namun, KPK harus berani melakukan hal yang sama kepada pejabat atau pengusaha besar.
”Yang sudah diproses biarkan diproses, tapi jangan beraninya sama Pak Taufik Kurniawan. Kasus reklamasi Pak Aguan dicekal gak. Gitu-gitu loh, jadi ya sekarang rakyat udah eneg juga sama situasi ini,” akuinya.

Lebih lanjut Ferry, KPK harus melihat kasus hukumnya terjadi karena melibatkan pemilik Lippo Group yang disinyalir kuat ada kesalahan tanggung-jawab. ”Maksud saya, dalam kasus hukumnya kan kita bisa lihat apa yang kemarin OTT. Ini melibatkan pemilk Lippo Group. Ini kebijakan korporasi, ada kesalahan tanggung jawab pemilik,” bebernya.

Sementara untuk Buku Merah, Ferry menyarankan agar dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang namanya sudah disebutkan dalam keterangan.

”Ya diperiksa yang semestinya aja. Kalau ada misalkan seperti yang disampaikan, yang sudah dilaporkan kalau memang harus diperiksa, diperiksa. Kita gak usah ngomongin yang lain-lainnya, sesuai proposional aja,” tegasnya.

”Ya mungkin terlalu jauh tapi ada nama-nama sebelum itu yang sudah disebutkan juga layak diperiksa. Pokoknya KPK periksa aja secara proposional. Kita nggak dalam posisi memaksa tapi kita pengen KPK bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Polisi bisa kembali netral, Kejaksaan gak bisa jadi alat politik lagi,” tutup Ferry. (RBA/FIN/ign)



TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.