217

Gaji Kepala Daerah Bakal Naik

Menkeu: Tak Membutuhkan Biaya Mahal

Menteri Keuangan, Sri Mulyani

BANDUNG – Menteri Keuangan, Sri Mulyani menang-gapi usulan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menaikkan gaji para kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menekan kasus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah.

Sri Mulyani mengaku, tengah melakukan pengkajian kenaikan gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota dan bupati. Usulan tersebut kemungkinan disetujui. Karena menurut Sri Mulyani, tidak membutuhkan biaya yang mahal mengingat jumlah kepala daerah yang tidak begitu banyak.

Dikaji dahulu. Termasuk remunerasi pejabat struktural hingga ke daerah. Hasil kajian akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, terangnya, wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 itu, kemarin (7/12).

Remunerasi yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya (selengkapnya lihat grafis)

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, usulan untuk menaikkan gaji kepala daerah bukanlah solusi yang cerdas.Sebab dengan dinaikkan gaji kepala daerah setinggi-tingginya, tetap mereka akan lakukan korupsi, tandas Uchok.

Menurut Uchok para ke­pala daerah setelah berkuasa tentu ingin ada upaya bagai­mana mengembalikan modal saat mencalokan diri sebagai kepala daerah.Kepala daerah itu butuh duit untuk menutu­pi cost politik yang mahal, tambahnya.

Uchok menambahkan, so­lusi yang tepat untuk mengu­rangi angka korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah dengan mengurangi biaya politik. Atau bahkan biaya politik seperti mahar untuk merangkul partai pen­gusung atau partai pendukung dihilangkan.

Biaya politik harus dikurangi atau dihilangkan. Misalnya dalam Pilkada seperti men­ghilangkan jual beli perahu. Ini lebih efektif daripada me­naikkan gaji kepala daerah, urainya.

Bahkan, Uchok sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo Subianto. Iya, sudah stadium empat dan sudah akut sekali. Sementara korupsi infrastruk­tur zaman Jokowi tidak ada yang berani sentuh oleh apa­rat penegak hukum, tutupnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat dengan usulan KPK untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kepala Pusat Pene­rangan (Kapuspen) Keme­dagri, Bahtiar mengakui, gaji kepala daerah saat ini masih sangat tidak layak. Se­cara obyektif gaji kepala dae­rah saat ini sangat tidak layak, kata Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (7/12).

Ia mencontohkan dengan apa yang dilakukan oleh Pem­prov DKI Jakarta yang sukses mencegah adanya praktik korupsi. Cara yang dilakukan Pemprov DKI adalah dengan meningkatkan kesejahteraan aparatnya yang diatas rata-rata nasional, bahkan untuk tingkat swasta pun kalah.

Pemda DKI Jakarta contoh organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi. Boleh dikata Pemprov DKI zero korupsi. Wajar kalau da­pat penghargaan dari KPK, tambah Bahtiar.

Disamping itu, cara lainnya untuk menekan angka ko­rupsi yang melibatkan ke­pala daerah adalah dengan memberikan alokasi keuangan kepada partai politik. Minimal, Rp10.000 per suara seperti hasil kajian yang sudah ada.

Parpol adalah sumber re­kruitmen pejabat negara baik pusat dan daerah. Maka keu­angan parpol yang sehat ha­rus didukung supaya parpol dapat gunakan amggaran tersebut untuk fokus kaderi­sasi dan pendidikan politik, pungkasnya. (hrm/fin/ful) 

BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH PROVINSI:

  • RP3.000.000 (GAJI POKOK)
  • RP5.400.000 (TUNJANGAN JABATAN)

 WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI:

  • RP2.400.000 (GAJI POKOK)
  • RP4.320.000 (TUNJANGAN JABATAN)

KEPALA DAERAH KABUPATEN /KOTA:

  • RP2.100.000 (GAJI POKOK)
  • RP3.780.000 (TUNJANGAN JABATAN)

WAKIL KEPALA DAERAH:

  • RP1.800.000 (GAJI POKOK)
  • RP3.240.000 (TUNJANGAN JABATAN

BESARNYA BIAYA PENUNJANG OP­ERASIONAL GUBERNUR DAN WAKILNYA DITETAPKAN BERDASARKAN KLASIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

 SUMBER: 

  • SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN NO. S-520/MK.02/2015
  • PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.