117

Dua Kubu ‘Serang’ Bawaslu-KPU

Hasanah-Asyik Menilai Putusan Tak Adil

ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
BAHAS PELANGGARAN: Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat (kedua kiri) bersama Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto (kedua kanan).

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat bakal dilaporkan dua kubu pasangan calon (Paslon). Kubu pertama Paslon Tb Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah), akan melaporkan lantaran laporan mereka ditolak. Kubu kedua, Paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). Masing-masing kubu mengklaim tidak diperlakukan adil.

Pasangan nomor urut dua, Hasanah berencana akan melaporkan kembali pasangan Asyik.Selain akan melaporkan rivalnya, tim Hasanah pun akan melaporkan Bawaslu dan KPU Jabar. Hasanah akan melaporkan penyelenggara pemilu lantaran merasa putusan yang dikeluarkan dua lembaga itu tidak adil. Padahal meurut asumsi mereka, ada gejolak masyarakat yang tidak menerima atas tindakan pasangan Asyik pada debat lalu yang membentangkan kaos tagar 2019 Ganti Presiden.

”Iya kami akan melaporkan Asyik kembali dengan disertai bukti-bukti baru lagi. Bahwa mereka secara nyata telah memprovokasi masyarakat,” tutur Ketua Tim Pemenangan Tb Hasanudin-Anton Charliyan, Abdy Yuhana Wisnu pada Jabar Ekspres melalui sambungan telepon. Kamis (17/5).

Abdy pun membenarkan pihaknya berencana melaporkan Bawaslu dan KPU Jawa Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Abdy, kedua penyelenggaran pemilu itu dilaporkan atas dugaan putusan yang dikeluarkan tidak adil atau tidak objektif. Meski demikian, pasangan Hasanah masih akan menunggu Surat Keputusan resmi dari Bawaslu dan KPU Jabar terkait laporan Hasanah kepada Asyik sebelumnya.

”Dan, akan melihat lebih dalam atas putusan Bawaslu dan KPU Jabar tersebut terutama pertimbangan hukumnya, apakah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Bawaslu Jabar secara substantif adalah untuk menegakkan hukum. Tim Hasanah memandang putusan tersebut tidak adalil. ”Apabila putusan yang dikeluarkan, dalam hal ini putusan ihwal laporan Hasanah ke Asyik dirasa tidak adil ditengah-tengah tuntutan public. Baik itu pendukung Hasanah maupun Joko Widodo dan masyarakat lainnya, tentu laporan kepada DKPP ini harus disegerakan. Agar lembaga penyelenggara Pemilu bisa adil, objektif dalam setiap kasus yang ada,” katanya.

Sementara terkait putusan dari Bawaslu dan KPU Jabar yang memberikan sanksi pelanggaran administrasi atas tindakan Paslon Asyik membentangkan kaos bertuliskan tagar 2019 Ganti Presiden. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kuasa hukum pasangan Asyik mensomasi KPU dan Bawaslu Jabar.

”Alasannya, yang pertama. Karena tindakan pasangan calon Asyik yang menunjukkan kaos bertuliskan #2019gantipresiden dan mengucapkan “kalau Asyik menang insyallah 2019 ganti presiden” dinilai tidak melanggar larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Pilkada,” tutur Sufmi Dasco Ahmad.

Alasan kedua jelas dia, pasangan calon Asyik tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan secara resmi terkait persoalan tersebut. Namun pihaknya baru mengetahui hal itu dari banyak media, apabila KPU Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis dan Bawaslu Jawa Barat telah menyatakan pasangan Asyik melanggar aturan.

”Ketiga, KPU dan Bawaslu Jawa Barat tidak bersikap adil dengan tidak memproses tindakan Paslon Nomor Urut 2 yang menyanyikan lagu berisi kalimat “Hidup Pak Jokowi” dan tidak memproses perbuatan pendukung Paslon 2 yang memaki  Paslon Sudrajat-Syaikhu dengan sebutan anj**g,” jelas dia.

Atas hal tersebut, pasangan calon Asyik menilai tindakan KPU dan Bawaslu Jabar telah melanggar Pasal 8, 10 dan 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang mengharuskan mereka bersikap netral, adil dan mematuhi kepastian hukum.

Ditempat berbeda, Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi membenarkan tindakan somasi yang dilakukan pasangan calon Asyik ke KPU dan Bawaslu Jabar terkait sanksi yang diberikan kepada Asyik yang dinilai tidak tepat. ”Iya itu benar (pasangan Asyik) mensomasi penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPUD Jabar),” tuturnya.

Terkait dua kubu yang akan memandang Bawaslu Jabar tak adil, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jabar Harminus Koto hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan. (mg2/ign)

BAGIKAN
Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.